KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengingatkan seluruh jajaran perangkat kesehatan agar lebih teliti dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, seiring kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut ketepatan serta kehati-hatian dalam menjabarkan setiap program dan kegiatan.
Penegasan tersebut disampaikan Abdul Sahid di hadapan seluruh pejabat kesehatan Kabupaten Parigi Moutong pada kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja bidang kesehatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (27/1/2025).
“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang efisiensi anggaran itu cukup luar biasa kekurangannya,” ujar Abdul Sahid.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga dituntut mampu melaksanakan program secara efektif meski dengan sumber daya yang terbatas. Dalam kondisi tersebut, kecermatan perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi faktor penting, khususnya di sektor kesehatan.
Abdul Sahid juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam menjabarkan maupun menggunakan anggaran tidak hanya berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Kalau kita salah menjabarkan anggaran atau menggunakan anggaran, konsekuensinya adalah hukum,” tegasnya.
Karena itu, Wabup meminta agar setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya. Ia menekankan sektor kesehatan memiliki tanggung jawab besar karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu.
Ia berharap perjanjian kinerja tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan menjadi pedoman kerja dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berintegritas, pelayanan kesehatan di Parigi Moutong diharapkan tetap optimal meski berada di tengah keterbatasan fiskal.
