KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Langkah memperjuangkan program Sekolah Rakyat bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong terus dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut ditunjukkan melalui audiensi yang digelar di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, H. Erwin Burase menyerahkan dokumen readiness criteria atau dokumen kesiapan daerah kepada Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, sebagai bagian dari tahapan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong.
Audiensi itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kementerian Sosial, staf ahli kementerian, unsur DPRD Kabupaten Parigi Moutong, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan melalui pendekatan pendidikan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan secara maksimal, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil dan kelompok rentan sosial.
“Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh pendidikan yang layak disertai pembinaan karakter dan dukungan sosial,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga memberikan apresiasi terhadap kesiapan Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurutnya, kesiapan lahan serta dokumen pendukung yang telah disampaikan menunjukkan adanya komitmen nyata dari daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami mengapresiasi kesiapan daerah yang tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung. Hasil audiensi ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk diteruskan kepada Presiden,” katanya.
Ia juga mengaku terkesan dengan langkah konkret yang telah dilakukan dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
Sementara itu, H. Erwin Burase menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan kurang lebih seluas 9,2 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia berharap daerahnya dapat masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026 mengingat kebutuhan akses pendidikan di wilayah tersebut masih cukup besar.
“Kami berharap Kabupaten Parigi Moutong bisa menjadi salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat tahap ketiga tahun ini. Seluruh dokumen dan kesiapan lahan telah kami siapkan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki garis pesisir cukup panjang serta sejumlah wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Menurutnya, masih terdapat ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan secara maksimal sehingga program Sekolah Rakyat dinilai sangat penting untuk membantu pemerataan layanan pendidikan.
“Masih ada anak-anak di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian serius dalam akses pendidikan. Karena itu, program ini sangat strategis bagi daerah kami,” katanya.
Selain memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga mulai melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui kerja sama pendidikan dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Melalui program tersebut, sejumlah anak dari komunitas adat terpencil telah mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi keterisolasian sosial.
“Kami ingin memastikan seluruh anak, termasuk dari komunitas adat terpencil, memperoleh hak pendidikan yang sama dan kesempatan masa depan yang lebih baik,” tutur Erwin Burase.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan bersama Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi dengan baik sebagai dasar intervensi program pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong Moh. Irfain, anggota DPRD, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
