KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mengintensifkan langkah percepatan pembangunan di kawasan terpencil melalui penyusunan strategi terpadu yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa 9 Juni 2026, guna membahas berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat adat dan warga di wilayah sulit dijangkau.
Pertemuan tersebut menjadi wadah konsolidasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain membahas upaya pengurangan angka kemiskinan, forum itu juga menyoroti persoalan akses pendidikan, infrastruktur dasar, hingga keterbatasan layanan publik yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah terpencil.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah terukur dan berbasis data agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong saat ini berada pada kisaran 13,51 persen. Selain itu, tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
“Data yang tersedia harus menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan. Karena itu kami membutuhkan informasi yang akurat dari lapangan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Erwin Burase.
Ia menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, serta sarana pendukung lainnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolasi.
“Masih ada warga yang tinggal dalam kondisi hunian yang memerlukan perhatian serius. Karena itu pembangunan rumah layak menjadi salah satu program prioritas yang terus kami dorong bersama pemerintah provinsi,” katanya.
Selain sektor perumahan, pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan akses jalan, penyediaan jaringan listrik, serta perluasan layanan internet sebagai bagian dari program prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap.
“Kami ingin wilayah yang selama ini sulit dijangkau bisa mendapatkan akses yang sama dengan daerah lainnya. Dinas Kominfo akan fokus pada wilayah blank spot, sementara Dinas Pendidikan akan mengevaluasi kondisi sekolah dan akses belajar anak-anak di daerah terpencil,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh tim lapangan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan kondisi riil masyarakat.
“Jangan hanya mengandalkan data administratif. Kondisi di lapangan harus benar-benar didokumentasikan melalui foto dan video sehingga menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran,” tegas Erwin Burase.
Sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan wilayah terpencil, pemerintah daerah berencana mengalokasikan dukungan anggaran melalui perubahan APBD tahun berjalan. Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga sedang mengupayakan bantuan alat berat yang ditargetkan tiba pada akhir tahun guna mendukung pembukaan akses jalan di sejumlah wilayah yang masih terisolasi.
“Kami ingin persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap. Dengan kerja sama seluruh OPD dan dukungan berbagai pihak, kami optimistis angka kemiskinan maupun jumlah anak tidak sekolah dapat terus ditekan sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
Melalui forum diskusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan terpencil dan komunitas adat yang masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.
