KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Parigi Moutong mengingatkan meningkatnya ancaman bencana di tengah cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi. Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir bandang, hingga tanah longsor dinilai membutuhkan kesiapsiagaan terpadu lintas sektor, bukan sekadar respons sesaat.
Peringatan itu disampaikan Arifin Lamalindu mewakili FPRB Parigi Moutong dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (27/1/2026). Ia menilai perubahan pola cuaca memperbesar potensi bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan yang selama ini memiliki keterbatasan infrastruktur mitigasi.
Menurut Arifin, musim kemarau yang berlangsung lebih panjang berpotensi memicu meningkatnya kejadian karhutla. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial.
“Langkah antisipatif harus diperkuat sejak dini, karena dampak karhutla bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas sosial masyarakat,” ujar Arifin.
Selain karhutla, FPRB juga menyoroti ancaman bencana hidrometeorologi lain. Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang dinilai dapat memicu banjir bandang, khususnya di wilayah daerah aliran sungai dan kawasan dengan sistem drainase yang belum memadai.
Ancaman tanah longsor turut menjadi perhatian. Arifin menyebut, bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian besar, termasuk kerusakan hunian warga dan fasilitas publik yang menopang kehidupan masyarakat.
“Ancaman longsor bisa berdampak pada rumah ibadah, gedung sekolah, hingga infrastruktur vital yang menopang aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks penanganan di wilayah perkotaan, FPRB menekankan perlunya kesiapsiagaan terpadu yang terkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait. Salah satu aspek krusial yang disoroti adalah kondisi sarana pendukung penanggulangan kebakaran, khususnya fasilitas hidran.
FPRB menilai, perbaikan dan optimalisasi hidran menjadi bagian penting dari sistem penanggulangan kebakaran di kawasan perkotaan yang padat aktivitas.
Selain infrastruktur fisik, FPRB juga mendorong penguatan sistem komunikasi darurat. Arifin menegaskan pentingnya radio komunikasi sebagai sarana alternatif ketika jaringan seluler terganggu atau tidak dapat diakses saat bencana terjadi.
“Radio komunikasi perlu disiapkan sebagai alternatif, agar koordinasi tetap berjalan meski jaringan seluler terganggu atau terjadi blank spot,” tegasnya.
Ke depan, FPRB Parigi Moutong menyatakan kesiapan untuk terlibat langsung dalam penanganan karhutla, banjir, dan longsor. Dukungan tersebut diwujudkan melalui rencana penyediaan pengaturan darurat di kawasan Alun-alun Kantor Bupati Parigi Moutong.
FPRB juga mendorong pelaksanaan pelatihan dan simulasi pengoperasian radio komunikasi sebagai bagian dari sistem tanggap darurat terpadu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
