KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali, Rabu 13 Mei 2026.
Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dan diikuti para bupati, wali kota, pimpinan OPD provinsi maupun kabupaten/kota, serta perwakilan instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengatakan, pelaksanaan program Asta Cita bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan dukungan penuh seluruh pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
“Saya hadir di sini sebagai bagian dari pemerintah pusat di daerah untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Menurutnya, di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menilai sejumlah program nasional saat ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi desa.
Pada kesempatan tersebut, H. Erwin Burase turut memaparkan perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di Kabupaten Parigi Moutong beserta berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki 21 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) yang melayani ratusan sekolah di sejumlah kecamatan.
Tercatat sebanyak 354 sekolah atau sekitar 42 persen dari total sekolah di daerah tersebut telah menerima layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat mencapai kurang lebih 28 ribu siswa.
Meski demikian, Erwin Burase menjelaskan masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program, terutama terkait pemerataan distribusi layanan ke wilayah terpencil.
Ia mengatakan sebagian besar dapur MBG masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga daerah yang memiliki akses sulit belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan maksimal.
“Wilayah Parigi Moutong sangat luas dengan bentang wilayah lebih dari 500 kilometer. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan program,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi kendala terkait pendataan sekolah penerima manfaat, teknis pembagian makanan yang beririsan dengan jam belajar siswa, serta keterbatasan sarana pendukung di daerah terpencil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan sebanyak 61 titik dapur MBG baru agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Dalam sektor pendidikan, Erwin Burase mengungkapkan bahwa angka anak tidak sekolah di Kabupaten Parigi Moutong masih cukup tinggi dan tersebar di sejumlah wilayah terpencil seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan Program Sekolah Rakyat yang saat ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan sedang memasuki tahapan lanjutan di tingkat pusat.
Program tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara pada sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Parigi Moutong dilaporkan telah mencapai 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan layanan ambulans gratis dan bantuan pembiayaan pengobatan bagi masyarakat yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS.
Dalam paparannya, Erwin Burase turut menyampaikan keberhasilan penurunan angka stunting yang dinilai cukup signifikan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Penurunan angka stunting di daerah kami menjadi salah satu capaian terbaik di Sulawesi Tengah. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Di bidang ekonomi dan ketahanan pangan, Kabupaten Parigi Moutong juga terus memperkuat pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sebagian sudah mulai beroperasi di sejumlah wilayah.
Daerah tersebut juga masih mencatat surplus produksi beras, meskipun pada tahun ini beberapa wilayah pertanian mengalami penurunan hasil panen akibat banjir dan belum optimalnya normalisasi sungai.
Menutup pemaparannya, Erwin Burase berharap seluruh masukan dan persoalan yang disampaikan dalam rapat koordinasi dapat menjadi perhatian bersama guna memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat agar seluruh program pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
