KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti kegiatan diseminasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di ruang lobi Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat 27 Maret 2026.
Diseminasi ini berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sekaligus mengacu pada kebijakan indikator kinerja kunci, bobot penilaian, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kegiatan dipimpin oleh Harry Kusuma.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pengawasan dan evaluasi kinerja.
“Diseminasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait indikator kinerja kunci sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah,” ujar Harry Kusuma.
Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap indikator kinerja sangat penting agar setiap program yang dijalankan dapat terukur serta selaras dengan standar evaluasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan kinerja yang akuntabel dan berbasis hasil.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harry juga mengajak pemerintah daerah untuk belajar dari daerah lain di Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Sigi dan Kota Palu, yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja yang terencana dan bertahap.
“Kita bisa mengambil pembelajaran dari daerah yang telah menunjukkan capaian kinerja yang baik, sehingga dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Melalui diseminasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
