KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pemkab Parigi Moutong mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis 12 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah memfokuskan pembahasan pada tiga isu prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah agar program pembangunan yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan arah kebijakan dan memastikan seluruh perangkat daerah memiliki tujuan yang sama dalam menjawab persoalan masyarakat,” ujar Aswini.
Ia mengatakan, tantangan pembangunan yang dihadapi daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, terutama pada persoalan kemiskinan, stunting, hingga pelayanan dasar masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, program yang dijalankan nantinya akan lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung,” katanya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu prioritas yang dibahas. Masing-masing OPD memaparkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, sekaligus menyesuaikan dengan target pembangunan daerah.
Dalam sesi desk OPD, perangkat daerah saling memberikan masukan terhadap program yang diusulkan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Selain itu, forum juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program yang disusun dapat saling mendukung.
Salah satu fokus yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan stunting. Pemerintah daerah menilai percepatan penurunan angka stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, penguatan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal juga menjadi agenda penting. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar di tingkat desa, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelayanan administrasi dasar lainnya.
“Posyandu Plus harus menjadi pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bukan hanya melayani kesehatan, tetapi juga menjadi tempat integrasi berbagai layanan dasar,” jelas Aswini.
Di akhir kegiatan, seluruh perangkat daerah yang terlibat menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung hasil Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap hasil forum tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, sehingga program pembangunan yang dijalankan benar-benar terintegrasi, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan koordinasi yang kuat, kami optimistis berbagai target pembangunan daerah dapat dicapai, terutama dalam menurunkan kemiskinan, mempercepat penanganan stunting, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat,” tutup Aswini.
