KUTORA.ID, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan cadangan beras pangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disalurkan kepada masyarakat di enam kecamatan.
Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan launching penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juni–Juli 2025 oleh Pemerintah Pusat, dan berlangsung di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin 22 Juli 2025.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, Afliyanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sebanyak 28.373 kilogram beras untuk 7.566 jiwa yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Mepanga, Ongka Malino, Bolano, Taopa, Moutong, dan Bolano Lambunu.
Selain bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan cadangan beras pemerintah untuk bulan Juni–Juli 2025. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras, dengan total kuota sebesar 824.980 kilogram yang akan didistribusikan kepada 41.249 penerima di 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan se-Kabupaten Parigi Moutong.
Afliyanto berharap bantuan ini dapat membantu menekan laju inflasi pangan dan mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah, terutama di tengah meningkatnya harga beras di pasaran.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, yang menerima langsung bantuan dari Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Rustam Arifudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi.
“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama di saat harga beras mengalami kenaikan. Semoga dapat meringankan beban mereka,” ucap Bupati Erwin.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah aspek krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat.
“Hari ini kita menyaksikan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi antar pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan ini bukan hanya distribusi semata, tetapi bukti kehadiran negara di tengah rakyat,” tegasnya.
Bupati juga meminta dukungan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), TNI, dan Polri untuk turut mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran. Ia menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai dan tepat, serta hanya diberikan kepada warga yang berhak.
