KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pelaksanaan program layanan kesehatan gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, khususnya warga di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut terungkap dari keluhan warga Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, yang masih dibebani biaya saat menjalani perawatan kesehatan.
Persoalan itu disampaikan Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin 19 Januari 2026. Ia menyoroti pelayanan di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo yang dinilai belum sejalan dengan semangat program kesehatan gratis.
Fathia mengungkapkan, sejumlah anak dari Dusun Sija yang menderita diare harus dirawat di rumah sakit tersebut hampir selama sepekan. Namun, keterbatasan tenaga medis menjadi persoalan utama karena tidak adanya dokter spesialis anak yang bertugas.
“Pasien anak ditangani oleh dokter umum karena dokter spesialis anak tidak tersedia. Yang menjadi keberatan, masyarakat justru dimintai biaya,” kata Fathia di hadapan peserta rapat paripurna yang turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemda Parigi Moutong, mewakili Bupati Erwin Burase.
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tinombo untuk menelusuri persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi, BPJS menyampaikan bahwa mekanisme pelayanan yang berjalan disebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Fathia menilai kondisi tersebut tetap memberatkan masyarakat. Ia kemudian berupaya berkoordinasi dengan bagian administrasi rumah sakit agar pasien dapat difasilitasi melalui program Berani Sehat yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
“Sudah tidak ditangani dokter spesialis, tapi saat pulang masih dibebankan biaya. Ini yang membuat masyarakat merasa dipersulit,” ujarnya.
Fathia juga mengungkapkan bahwa pasien yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima layanan kelas tiga. Namun, karena ruang perawatan kelas tiga sedang direhabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu dan kembali dikenakan biaya tambahan.
Atas kondisi tersebut, Fathia meminta manajemen rumah sakit untuk mencari solusi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan tanpa beban biaya tambahan.
Lebih jauh, ia mendesak Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar segera menyelesaikan proses perpanjangan kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis merupakan faktor penting untuk memastikan program kesehatan gratis benar-benar berjalan optimal dan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil.
