Parigi Moutong

Sinkronisasi Tata Ruang Jadi Perhatian Bappelitbangda dalam Perencanaan Parimo 2027

×

Sinkronisasi Tata Ruang Jadi Perhatian Bappelitbangda dalam Perencanaan Parimo 2027

Sebarkan artikel ini
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan perkembangan pengaturan tata ruang menjadi dua hal yang tengah diperhitungkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2027.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong kini melakukan pencermatan terhadap sejumlah komponen yang memungkinkan adanya penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dokumen pembangunan kabupaten tetap sejalan dengan kebijakan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan arah penataan ruang.

Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan bahwa perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses tersebut. Sebab, kebijakan pembangunan daerah harus memiliki keterkaitan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Baca Juga:  Tekan Kematian Ibu dan Anak, Parimo Matangkan Strategi Bersama Bappenas

“Perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tata ruang. Karena itu, ketika terdapat pembaruan terhadap RTRW, dokumen RPJMD juga perlu ditelaah kembali agar seluruh arah pembangunan tetap sesuai dengan ketentuan terbaru,” ujar Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 16 November 2026.

Menurutnya, penyesuaian tidak hanya berpotensi dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang kabupaten. Perkembangan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi bagian yang harus diperhatikan, khususnya apabila terdapat perubahan indikator yang memiliki keterkaitan dengan target pembangunan Parigi Moutong.

Saat ini, Bappelitbangda masih mencermati rencana perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadwalkan pada 2027. Hasil perubahan dokumen provinsi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan apakah target dan indikator pembangunan kabupaten perlu diselaraskan kembali.

Baca Juga:  Cegah Penyalahgunaan, Pengurusan Barcode BBM Petani Kini Lebih Terstruktur

“Pemerintah kabupaten tentu harus memperhatikan arah kebijakan provinsi. Jika nantinya ada sasaran atau indikator yang perlu disesuaikan, hal itu akan kita kaji lebih lanjut. Namun, sejauh ini program unggulan Bupati masih berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sejak awal,” jelasnya.

Irwan menegaskan bahwa kemungkinan penyesuaian dokumen RPJMD tidak berarti seluruh program pembangunan daerah harus diubah. Program prioritas Bupati Parigi Moutong masih dinilai relevan dengan rencana awal, sedangkan kajian lebih diarahkan pada komponen perencanaan yang membutuhkan penyelarasan akibat perkembangan kebijakan.

Selain menelaah substansi dokumen, Bappelitbangda juga memperhitungkan kesiapan persyaratan pendukung apabila proses perubahan RPJMD dilaksanakan. Salah satu dokumen yang perlu disiapkan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga:  Parigi Moutong Perkuat Koordinasi dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Penyusunan KLHS membutuhkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar aspek lingkungan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, perubahan perencanaan tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Bappelitbangda selanjutnya akan mengkaji perkembangan RTRW, arah kebijakan pembangunan provinsi, serta kebutuhan dokumen pendukung sebelum menentukan langkah yang diperlukan. Seluruh pertimbangan tersebut menjadi dasar agar setiap perubahan perencanaan memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab Bappelitbangda dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan program prioritas yang telah dirancang, sekaligus menyesuaikan dokumen perencanaan apabila terdapat ketentuan baru yang harus diakomodasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *