PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang membahas perkembangan harga kebutuhan pokok, penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah, Senin 16 November 2026.
Rakor yang digelar secara virtual tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kodim 1306 Kota Palu, serta Polres Parigi Moutong. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tito, kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh langsung terhadap biaya hidup masyarakat, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar tidak membebani konsumen, sekaligus tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi produsen, petani, nelayan, dan pelaku usaha.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara layak.
Terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Tito meminta agar kebijakan tersebut memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan dunia usaha.
Penetapan upah, kata dia, perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sehingga hak pekerja tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan aktivitas usaha.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan historis inflasi pada November. Berdasarkan data empat tahun terakhir, bulan November cenderung mengalami inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga komoditas pangan bergejolak.
Ia menjelaskan, inflasi Oktober 2026 antara lain dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang November dan Desember, terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Apabila ditemukan kenaikan harga komoditas, pemerintah daerah diminta segera mengidentifikasi penyebab dan mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
Tomsi juga mendorong keterlibatan TNI melalui Kodim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat pengawasan serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat terkait upah minimum, perlindungan sosial, dan program pembangunan perumahan.












