Parigi Moutong

Bappelitbangda Parimo Dorong Pembenahan Layanan MBG, 18 SPPG Akan Diperiksa

×

Bappelitbangda Parimo Dorong Pembenahan Layanan MBG, 18 SPPG Akan Diperiksa

Sebarkan artikel ini
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Keterjangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Parigi Moutong masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Selain memastikan sekolah memperoleh layanan, pemerintah daerah juga ingin memastikan makanan yang disediakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kelayakan operasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong akan melakukan pemeriksaan terhadap 18 SPPG. Evaluasi ini dirancang sebagai langkah pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan MBG, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi pada masing-masing unit.

Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak hanya mengandalkan laporan dari pengelola. Tim akan turun ke lapangan dengan membawa instrumen penilaian yang telah disiapkan untuk mencatat kondisi setiap SPPG.

“Melalui pemeriksaan langsung, kami ingin mendapatkan gambaran nyata mengenai kesiapan dan pelaksanaan pelayanan di setiap SPPG. Penilaian dilakukan menggunakan daftar pemeriksaan agar seluruh aspek yang menjadi persyaratan dapat diteliti secara terarah,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:  Percepat Validasi BPHTB, Parimo Perkuat Koneksi Data NIB dan NOP

Dalam evaluasi tersebut, tim akan mencermati berbagai unsur yang berhubungan dengan kualitas penyediaan makanan. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, sanitasi, pengolahan dan proses memasak, sistem penanganan limbah, serta kelengkapan peralatan. Ketersediaan alat pemadam kebakaran juga menjadi bagian dari aspek keselamatan yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan temuan kepada pemerintah pusat apabila terdapat SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut dapat berupa penangguhan sementara operasional hingga persoalan yang ditemukan memperoleh penanganan.

“Jika ada unit pelayanan yang ditemukan tidak memenuhi standar, kami tidak akan mengabaikan hasil pemeriksaan tersebut. Temuannya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat agar dapat ditentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan penghentian sementara kegiatan operasional,” jelas Irwan.

Namun, perhatian Bappelitbangda tidak berhenti pada kondisi dapur dan fasilitas pelayanan. Persoalan lain yang juga perlu diselesaikan adalah belum meratanya sekolah penerima manfaat MBG, khususnya di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong.

Irwan mengungkapkan, berdasarkan data sementara masih terdapat sejumlah sekolah yang belum tersentuh program tersebut. Kondisi geografis dan jarak dari pusat pelayanan menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan dalam memperluas distribusi makanan bergizi.

Baca Juga:  Poso dan Parigi Moutong Sepakati Tapal Batas, Pintu Gerbang Wujud Kerja Sama

Untuk itu, Bappelitbangda telah menyampaikan kepada koordinator wilayah agar persoalan pemerataan tidak luput dari perencanaan pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah juga mengusulkan pola pelayanan alternatif yang memungkinkan sekolah di daerah terpencil tetap memperoleh makanan tanpa harus selalu menunggu pembangunan gedung SPPG baru.

Salah satu opsi yang disampaikan adalah memanfaatkan fasilitas kantin sekolah atau melibatkan TP-PKK desa dalam pengelolaan pelayanan. Skema tersebut dinilai dapat menjadi pilihan untuk mendekatkan proses penyediaan makanan kepada peserta didik sekaligus mengurangi kebutuhan pembangunan fasilitas baru yang membutuhkan biaya besar.

“Di daerah yang sulit dijangkau, kita perlu mencari cara pelayanan yang lebih sesuai dengan kondisi sekolah dan masyarakat setempat. Pemanfaatan kantin yang sudah ada atau keterlibatan PKK desa bisa menjadi alternatif untuk dipertimbangkan, sehingga anggaran tidak seluruhnya terserap untuk membangun gedung baru,” ungkapnya.

Baca Juga:  Wabup Parigi Moutong: Setiap Kelurahan Harus Pastikan Wilayahnya Bersih

Menurut Irwan, pola pelayanan yang berada dekat dengan sekolah juga berpotensi memperlancar distribusi. Makanan dapat disiapkan dan disalurkan dengan mempertimbangkan waktu kegiatan belajar, sehingga peserta didik bisa menerima manfaat program secara tepat waktu.

Ia menilai MBG masih memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Terlebih bagi sekolah yang menerapkan sistem lima hari belajar atau kegiatan belajar sehari penuh, ketersediaan makanan di lingkungan sekolah membantu anak-anak memenuhi kebutuhan makan tanpa harus meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumah.

“Program ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Ketika kegiatan belajar berlangsung hingga waktu yang lebih panjang, keberadaan makanan di sekolah membantu mereka tetap mendapatkan asupan selama mengikuti pembelajaran,” pungkas Irwan.

Tim Evaluasi MBG Kabupaten Parigi Moutong sendiri diketuai oleh Sekretaris Daerah, Zulfinasran A Tiangso. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kualitas operasional SPPG sekaligus merumuskan langkah untuk memperluas pelayanan agar manfaat program MBG dapat dirasakan lebih merata oleh peserta didik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *