PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penguatan basis data menjadi langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan ketepatan pengelolaan sektor perpajakan dan pertanahan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengadopsi sistem yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui kerja sama antarpemerintah daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama mengenai replikasi serta pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Blandongan Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya Nomor 1, Ciputat, Senin 21 September 2026.
Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid hadir dalam agenda tersebut bersama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Mohammad Yasir dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hairudin. Hadir pula Kepala Inspektorat Daerah H. Mohammad Sakti A. Lasimpala serta Ketua Bidang I TPP-PKK Hj. Marwa Mahdang.
Kerja sama ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menindaklanjuti penguatan integrasi data pertanahan dan perpajakan yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui replikasi sistem tersebut, Parigi Moutong diarahkan untuk membangun keterhubungan data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi itu juga dapat mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Abdul Sahid mengatakan, sistem yang diterapkan Tangerang Selatan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Parigi Moutong dalam membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi. Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Kami melihat ada pengalaman yang bisa dipelajari dari Tangerang Selatan. Sistem ini nantinya akan kami kaji dan sesuaikan agar penerapannya benar-benar cocok dengan kebutuhan serta karakteristik Parigi Moutong,” kata Abdul Sahid.
Menurutnya, keterpaduan data antara sektor pertanahan dan perpajakan dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Basis data yang terhubung juga dinilai penting sebagai pendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.
Selain kepentingan internal pemerintah, Abdul Sahid berharap pembenahan tersebut turut membawa perubahan pada layanan yang diterima masyarakat. Data yang lebih tertata diharapkan dapat membuat sejumlah proses pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah ditelusuri.
“Ketika data pemerintah tersusun dengan baik dan saling terhubung, manfaatnya bukan hanya untuk kebutuhan administrasi. Masyarakat juga diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih sederhana, transparan dan memiliki kepastian,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti agar tidak berhenti pada kegiatan penandatanganan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan mendorong perangkat daerah terkait untuk mempersiapkan langkah penerapan sistem sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun.
“Penandatanganan ini merupakan awal. Yang lebih penting adalah memastikan ada tindak lanjut dan pelaksanaan yang nyata, sehingga kerja sama yang sudah dibangun dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat,” jelas Abdul Sahid.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengikuti rangkaian Tangsel Expo yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kegiatan tersebut menampilkan berbagai produk dan potensi daerah, termasuk hasil UMKM yang berada di bawah pembinaan UP2K PKK dan Dekranasda. Sejumlah potensi lainnya turut diperkenalkan melalui partisipasi Perhimpunan Anggrek Indonesia–Tangerang Selatan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, kerja sama dengan Tangerang Selatan diharapkan menjadi referensi dalam membangun sistem data yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat tata kelola perpajakan dan pertanahan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
