KUTORA.ID, Parigi Moutong – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah strategis untuk menekan laju inflasi pangan. Salah satunya melalui kunjungan lapangan ke Kabupaten Parigi Moutong, sentra pangan strategis di Sulteng, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Dipimpin Asisten II Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto, TPID meninjau Gudang Bulog Olaya serta dua pasar tradisional: Pasar Sentral Parigi dan Pasar Tolai. Turut hadir perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta instansi terkait.
Hasil pemantauan menunjukkan stok beras SPHP di Gudang Bulog Parigi Moutong mencapai lebih dari 10.600 ton—jumlah yang dinilai mencukupi hingga musim panen mendatang.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stok beras SPHP cukup, dan pemerintah akan terus hadir dengan intervensi harga melalui program Gerakan Pangan Murah,” ujar Rudy.
“Kita harus jaga agar tidak terjadi panic buying ataupun penimbunan,” tambahnya..
Harga beras umum saat ini mencapai Rp16.000/kg, sementara beras SPHP akan dijual sekitar Rp12.500/kg. Bulog bersama TPID dan instansi terkait akan menggelar operasi pasar secara bertahap.
Inflasi Parigi Moutong per Juni 2025 tercatat 3,12% (yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional, berkat intervensi terhadap harga beras dan cabai.
Asisten Perekonomian Setda Parimo, Syamsu Nadjamudin, menyatakan kegiatan ini merupakan upaya menjaga daya beli dan stabilisasi harga pangan.
“Intervensi ini menjadi bagian penting dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong,” jelasnya.
Distribusi beras SPHP akan melibatkan pedagang lokal dan diawasi oleh Satgas Pangan Polres Parigi Moutong untuk mencegah permainan harga.
TPID optimistis harga beras segera stabil lewat operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di wilayah rawan harga. Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli secara bijak.
Pemerintah fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal dan perlindungan konsumen. Kehadiran TPID di Parigi Moutong merupakan komitmen menjaga pasokan, harga, dan inflasi tetap terkendali demi ketahanan ekonomi masyarakat.
