KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong penguatan sistem pengelolaan pemerintahan melalui kolaborasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor BPKP Sulawesi Tengah, Kota Palu, Rabu 6 Mei 2026.
Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto. Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, serta pendampingan dalam pengawasan pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan bahwa sinergi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan profesional di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Erwin Burase.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan potensi penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memperkuat sistem pengawasan internal daerah. Menurutnya, luas wilayah Parigi Moutong dengan jumlah kecamatan dan desa yang cukup besar membutuhkan tata kelola pemerintahan yang terukur dan responsif.
Agus juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas di tengah tingginya perhatian publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah daerah dituntut semakin hati-hati dan transparan karena setiap kebijakan maupun kesalahan dapat dengan cepat diketahui masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus memperkenalkan pendekatan pendampingan yang lebih kolaboratif kepada pemerintah daerah. Ia menilai peran BPKP bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Kami lebih mengedepankan pola pengawalan agar pemerintah daerah merasa didampingi dalam memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko,” jelas Agus Yulianto.
BPKP Sulawesi Tengah juga membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, terutama terkait pengelolaan risiko, pengawasan pembangunan, dan tata kelola keuangan daerah.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap sistem pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan penandatanganan MoU itu turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas PUPRP, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerja Sama, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
