KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Akses pendidikan di wilayah terpencil Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Dasar Kecil (SDK) Terpencil Ogolau yang berada di Dusun IV Ogolau, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, untuk melihat kondisi sarana pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan sekolah yang selama ini diusulkan pemerintah daerah.
Kunjungan yang berlangsung pada Minggu 3 Mei 2026, itu menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan terhadap pengajuan bantuan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang sebelumnya telah diinput melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikdasmen turut didampingi jajaran Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong.
“Kami mendampingi tim Direktorat Pendidikan Dasar untuk melihat langsung kondisi SDK Terpencil Ogolau dan melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan sarana serta prasarana sekolah,” ujar Kepala Bidang Manajemen SD Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim.
Ia menjelaskan, sekolah tersebut sebelumnya telah beberapa kali diusulkan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi dalam kurun tiga tahun terakhir. Selain berdasarkan data usulan daerah, kunjungan tersebut juga dipicu beredarnya unggahan di media sosial yang memperlihatkan kondisi sekolah yang masih sangat terbatas.
“Konten mengenai kondisi sekolah itu ditemukan pihak Direktorat Pendidikan Dasar dan langsung mendapat perhatian sehingga dilakukan peninjauan lapangan,” katanya.
Dari hasil pengecekan, tim kementerian menilai kondisi sekolah sesuai dengan data dan dokumentasi yang sebelumnya beredar. Saat ini, SDK Terpencil Ogolau masih memiliki fasilitas yang sangat minim dan belum memenuhi standar layanan pendidikan dasar yang memadai.
Sekolah tersebut hanya memiliki dua ruang kelas dan belum dilengkapi ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, UKS, rumah dinas guru, maupun fasilitas sanitasi seperti WC.
“Kondisi di lapangan memang masih sangat terbatas. Namun terdapat lahan kosong sekitar seribu meter persegi yang memungkinkan untuk pengembangan fasilitas sekolah ke depan,” jelas Ibrahim.
Selain meninjau bangunan sekolah, tim Kemendikdasmen juga meminta pihak sekolah bersama pemerintah desa segera melengkapi dokumen administrasi lahan sebagai syarat pendukung pengajuan pembangunan.
“Pihak sekolah diminta segera menyelesaikan administrasi kepemilikan lahan karena dokumen yang ada saat ini belum berupa surat kepemilikan resmi atas nama sekolah,” ujarnya.
Tidak hanya fasilitas pendidikan dasar, tim kementerian juga menyoroti belum tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tibu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anak di desa itu baru mulai memperoleh layanan pendidikan saat memasuki jenjang sekolah dasar.
“Dengan program wajib belajar 13 tahun, keberadaan layanan PAUD menjadi sangat penting agar anak-anak sudah mendapatkan pendidikan sejak usia dini,” ungkap Ibrahim.
Pemerintah daerah berharap hasil kunjungan tersebut dapat mempercepat realisasi bantuan pembangunan sarana pendidikan di wilayah terpencil sehingga anak-anak di Desa Tibu memperoleh akses pendidikan yang lebih layak dan merata.
