KUTORA.ID, Parigi Moutong – Mewakili Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, Plt. Asisten II Mohamad Aflianto bersama jajaran OPD mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri secara virtual, Selasa 16 September 2025.
Dalam rakor tersebut, Kemendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah diminta turun langsung memantau pasar, memastikan pasokan tersedia, serta menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi lonjakan harga, terutama menjelang akhir tahun.
Rakor ini merupakan agenda rutin Kemendagri setiap pekan. Selain menjadi ajang evaluasi, kegiatan ini juga memberikan data serta panduan strategis untuk mempercepat pengendalian inflasi di daerah.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah kenaikan harga beras. Pemerintah daerah didorong bekerja sama dengan Bulog untuk memperluas distribusi beras SPHP hingga pelosok desa dan memperkuat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti tiga isu utama yang harus diperhatikan kepala daerah, yaitu kondisi terkini yang perlu ditangani dengan kebijakan inovatif, percepatan penanganan kemiskinan, serta pengendalian inflasi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, serta mengurangi kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran.
Berdasarkan laporan rakor, tercatat 93 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, sementara 16 daerah sempat turun namun kembali naik. Karena itu, distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat, ritel modern, hingga pengecer lokal perlu dipantau ketat agar stok dan harga lebih cepat terdeteksi serta terkendali.
