KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Menurunnya penghasilan nelayan akibat maraknya praktik penangkapan ikan ilegal menjadi sorotan utama Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/2/2026).
Di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, Bupati menegaskan bahwa praktik illegal fishing, khususnya pengeboman ikan, telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Parigi Moutong.
Menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya telah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk isu tambang ilegal. Namun kali ini, ia menekankan perlunya penindakan lebih tegas terhadap praktik bom ikan yang dinilai semakin terorganisir.
“Kami sudah melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan bersama Polairut Polres maupun Polda Sulteng. Plang peringatan juga sudah dipasang di titik-titik rawan. Tetapi praktik illegal fishing ini masih terus berlangsung, bahkan semakin masif,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perubahan pola operasi pelaku turut menyulitkan pengawasan. Jika sebelumnya pengeboman dilakukan pada siang hari, kini pelaku beraksi pada malam hari dengan menggunakan peredam suara agar tidak terdeteksi aparat.
Dampaknya sangat dirasakan nelayan tradisional. Sepanjang garis pesisir Parigi Moutong yang mayoritas dihuni masyarakat nelayan, hasil tangkapan terus menurun karena ikan menjauh dari wilayah tangkap akibat ledakan bom.
“Dalam radius sekitar dua kilometer dari titik pengeboman, ikan-ikan akan lari dan sulit kembali. Nelayan kita yang turun melaut sering pulang dengan tangan kosong,” tegasnya.
Akibat kondisi tersebut, sebagian nelayan bahkan mulai beralih profesi menjadi pekebun karena pendapatan dari melaut tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Sebagai langkah penindakan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan aparat Polairut yang mengusulkan dukungan tiga unit speed boat untuk pengawasan wilayah tengah, selatan, dan utara. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan, terutama untuk pembiayaan operasional patroli laut.
“Kami berharap minimal ada satu unit speed boat untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah kabupaten siap menyiapkan dukungan tambahan sesuai kemampuan, agar ada aktivitas patroli rutin di laut,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberantasan illegal fishing tidak cukup hanya dengan sosialisasi, melainkan harus disertai pengawasan dan penindakan nyata di lapangan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.
Melalui forum tersebut, Bupati berharap sinergi antara pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten dapat diperkuat, sehingga praktik illegal fishing dapat ditekan dan penghasilan nelayan Parigi Moutong kembali stabil.
