PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pembenahan tata kelola pelayanan pemenuhan gizi menjadi salah satu sasaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui inspeksi lapangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 17–19 November 2026, akan melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Persiapan kegiatan tersebut dikoordinasikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, S.STP., M.A.P., melalui rapat bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI/Polri, Kejaksaan, serta koordinator wilayah (Korwil) SPPG di ruang kerja Sekda, Senin 16 November 2026.
Dalam rapat tersebut, Zulfinasran menekankan bahwa inspeksi harus menjadi sarana untuk melihat kondisi nyata operasional SPPG sekaligus menemukan bagian pelayanan yang masih membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan tidak diarahkan semata-mata untuk mencari pelanggaran atau memberikan sanksi. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap SPPG memiliki kesempatan melakukan pembenahan berdasarkan hasil penilaian.
“Kami ingin memastikan seluruh SPPG menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki.” tegas Zulfinasran.
Salah satu fokus pemeriksaan adalah memastikan alur penyediaan bahan pangan berjalan jelas, mulai dari sumber bahan, pengolahan, pengemasan, hingga makanan diterima di sekolah. Tim juga akan menelusuri mekanisme distribusi dan pengembalian barang untuk melihat bagaimana setiap tahapan pelayanan dilaksanakan.
Penelusuran tersebut diperlukan agar tanggung jawab masing-masing pihak dalam rantai pasok dapat dipetakan secara terperinci. Dengan mengetahui alur pelayanan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumber persoalan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Selain pemeriksaan operasional, Pemkab Parigi Moutong turut menyiapkan koordinasi dengan sektor pendidikan dan kementerian teknis. Pembahasan mencakup penataan ruang makan di sekolah serta upaya membangun kebiasaan dan karakter peserta didik selama program berlangsung.
Pelaksanaan inspeksi akan menggunakan pendekatan lintas sektor dengan melibatkan tiga kelompok besar. Unsur TNI/Polri, Kejaksaan, serta 20 OPD menjadi bagian dari tim yang disiapkan untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah wilayah.
Dukungan kepolisian juga mencakup jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Parigi Moutong yang memiliki SPPG, sehingga pelaksanaan kunjungan lapangan dapat didukung oleh aparat setempat.
Untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, tim dibagi menjadi tiga wilayah kerja dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan sektor dan cakupan kecamatan.
Tim pertama dipimpin Dinas Pertanian dengan wilayah pemeriksaan Sausu hingga Parigi Tengah. Tim kedua berada di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, mencakup Toboli, Parigi Utara, hingga Kasimbar.
Adapun tim ketiga dipimpin Dinas Pendidikan dengan cakupan inspeksi dari Kecamatan Sidoan sampai Kecamatan Moutong.
Pembagian wilayah tersebut menjadi bagian dari pengaturan pelaksanaan inspeksi agar pemeriksaan dapat dilakukan sesuai cakupan yang telah ditetapkan.
Setelah seluruh kunjungan lapangan rampung, pemerintah daerah menjadwalkan rapat evaluasi pada Jumat (20/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, masing-masing tim akan memaparkan hasil pemeriksaan, termasuk kondisi aktual SPPG dan berbagai persoalan yang ditemukan selama inspeksi.
Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Parigi Moutong.
Melalui koordinasi lintas OPD dan keterlibatan berbagai unsur, Pemkab Parigi Moutong berupaya menjadikan inspeksi SPPG sebagai bagian dari penguatan pengawasan sekaligus perbaikan kualitas pelaksanaan pelayanan gizi di daerah.












