Parigi Moutong

Penelusuran ATS Diperluas hingga Desa, Bappelitbangda Parimo Perkuat Koordinasi

×

Penelusuran ATS Diperluas hingga Desa, Bappelitbangda Parimo Perkuat Koordinasi

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irdan. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum dapat menentukan bentuk penanganan terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) sebelum seluruh data sasaran dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program, menentukan kebutuhan intervensi, hingga menyiapkan dukungan anggaran.

Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irdan, mengatakan proses pencocokan data masih dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan menelusuri kondisi anak hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, data ATS tidak cukup hanya mengandalkan daftar administrasi. Pemerintah perlu memastikan identitas, keberadaan, serta status pendidikan setiap anak agar kebijakan yang disusun benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan bantuan.

“Bagi kami, data yang masuk harus benar-benar menggambarkan keadaan anak di lapangan. Jangan sampai seseorang masih tercatat sebagai anak tidak sekolah, padahal sudah mengikuti pendidikan melalui jalur lain. Kepastian informasi ini penting sebelum pemerintah menentukan bentuk penanganannya,” ujar Irdan, Jumat 6 November 2026.

Baca Juga:  Momentum HUT DWP ke-26, Parigi Moutong Beri Apresiasi untuk Pengabdian Anggota

Ia menjelaskan, pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran strategis dalam mendukung proses tersebut. Camat dan kepala desa diharapkan membantu menelusuri anak-anak yang tercantum dalam daftar ATS karena aparat di tingkat wilayah lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi warganya.

Salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah kemungkinan anak yang tidak tercatat dalam pendidikan formal ternyata telah mengikuti pembelajaran nonformal. Contohnya, anak yang sudah terdaftar atau menjalani kegiatan belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Karena itu, pencocokan informasi harus dilakukan secara individual agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan status pendidikan anak. Ketepatan data juga diperlukan untuk membedakan anak yang benar-benar membutuhkan pendampingan kembali ke sekolah dengan mereka yang telah memperoleh layanan pendidikan melalui jalur berbeda.

Baca Juga:  Bimtek Srikandi: Pemkab Parimo Siapkan SDM Unggul dalam Pengelolaan Arsip Digital

“Camat dan kepala desa kami harapkan ikut membantu memastikan kondisi anak yang ada dalam daftar. Informasi dari pemerintah setempat akan memperkuat hasil pemeriksaan, sehingga pemerintah bisa membedakan mana anak yang masih membutuhkan layanan pendidikan dan mana yang sudah mengikuti jalur pembelajaran lainnya,” jelasnya.

Setelah tahapan verifikasi oleh Disdikbud rampung, Bappelitbangda akan menelaah hasil pendataan tersebut. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi masing-masing anak, termasuk persoalan yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan formal.

Irdan menegaskan, peran Bappelitbangda berada pada tahapan pengkajian hasil pendataan agar persoalan ATS dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan program pembangunan daerah. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berorientasi pada pengurangan angka ATS, tetapi juga mempertimbangkan bentuk dukungan yang sesuai dengan persoalan di setiap wilayah.

Baca Juga:  Zulfinasran Lepas 163 Mahasiswa Untad untuk Perkuat Program Kesehatan Masyarakat Parimo

Ketepatan waktu penyelesaian data juga menjadi perhatian karena hasil verifikasi berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Jika data telah tersedia lebih awal, pemerintah memiliki ruang untuk menghitung kebutuhan program serta menyiapkan alokasi anggaran yang diperlukan.

“Semakin cepat data yang sudah terverifikasi diserahkan, semakin baik bagi pemerintah dalam menyiapkan langkah berikutnya. Hasilnya bisa segera kami telaah agar kebutuhan penanganan ATS dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah,” pungkas Irdan.

Melalui kerja sama Disdikbud, Bappelitbangda, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, Pemkab Parigi Moutong berupaya membangun basis data ATS yang lebih akurat. Data tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan yang tepat, sehingga anak-anak yang benar-benar belum memperoleh pendidikan dapat kembali mengakses layanan belajar sesuai kebutuhan mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *