KUTORA.ID, Parigi Moutong – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh satuan pendidikan. Melalui kegiatan Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan sosialisasi petunjuk teknis Dana BOS yang berlangsung di Aula Disdikbud Parimo, Selasa, 3 Maret 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan pengelolaan Dana BOS tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional pendidikan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab penggunaan keuangan negara yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Dana BOS harus dikelola secara tepat dan sesuai kebutuhan sekolah. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan wajib dilakukan secara tertib,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sunarti mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal masih menemukan adanya sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa Dana BOS tahun 2025 di sejumlah sekolah di wilayah Parigi Moutong.
Menurutnya, keberadaan Silpa menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam proses penyusunan program dan realisasi anggaran di beberapa satuan pendidikan.
“Masih adanya Silpa menandakan perencanaan dan penggunaan anggaran belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai program yang telah ditetapkan sejak awal,” jelasnya.
Ia menegaskan, penggunaan Dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Selain itu, Sunarti mengingatkan bahwa tata kelola Dana BOS turut menjadi perhatian dalam proses penilaian laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengelolaan Dana BOS ikut memengaruhi penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Karena itu, sekolah harus benar-benar serius dalam pengelolaan administrasi dan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila pengelolaan keuangan sekolah tidak berjalan baik dan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap evaluasi kinerja instansi terkait, termasuk sektor pendidikan.
Dalam kesempatan itu, seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS diminta lebih teliti dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu.
Kegiatan pendampingan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengelola administrasi dan keuangan pendidikan secara profesional, efektif, dan transparan.
Sunarti berharap melalui kegiatan itu, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah dan meminimalkan terjadinya sisa anggaran pada tahun berikutnya.
“Kami berharap seluruh anggaran yang sudah direncanakan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik,” pungkasnya.
