KUTORA.ID, Parigi Moutong – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Parigi, Kamis 4 September 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor Camat Parigi Barat dan Kantor Camat Parigi.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Parigi Moutong, Vadlon, menjelaskan Satgas KLB Malaria dipimpin Sekretaris Daerah sebagai ketua. Tim ini terdiri dari sejumlah OPD, di antaranya BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Kominfo.
Sosialisasi dijadwalkan digelar di beberapa kecamatan, seperti Sausu, Parigi Barat, Parigi, Kasimbar, Taopa, Lambunu, dan Moutong.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Yunita Tagunu, mengungkapkan sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan Siaga Darurat KLB Malaria.
Ia menjelaskan, pada 2024 Parigi Moutong sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria setelah tiga tahun bebas kasus. Namun, awal 2025 kembali ditemukan kasus baru. Hingga 2 September 2025 tercatat 183 kasus malaria.
Di Kecamatan Parigi Barat sendiri terdapat 4 kasus, tiga di antaranya merupakan kasus impor atau warga yang terinfeksi di luar daerah.
Menurut Yunita, pemetaan menunjukkan masih ada jentik nyamuk anopheles di beberapa wilayah. Untuk itu, masyarakat diminta waspada dan mendukung langkah siaga darurat.
Langkah awal Satgas adalah sosialisasi kepada kepala desa, sekolah, puskesmas, dan masyarakat. Selanjutnya, Dinas Kesehatan berencana melakukan pemeriksaan massal rapid test malaria di seluruh lapisan masyarakat.
“Kegiatan penanggulangan hanya bisa berhasil bila ada koordinasi dan kerja sama lintas sektor,” tegas Yunita.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD, Harry, meminta pemerintah desa ikut aktif dalam pencegahan malaria. Ia menegaskan setiap desa perlu menindaklanjuti SK Bupati tentang Siaga Darurat Malaria dengan membuat SK Kepala Desa.
Harry juga menyarankan desa berkoordinasi dengan puskesmas terkait kebutuhan posko atau screening massal, karena pola penanganan akan berbeda sesuai kondisi penduduk masing-masing desa.
