KUTORA.ID, PALU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa tetap aman dan tidak ditarik oleh pemerintah pusat. Anggaran tersebut, kata dia, akan tetap dikembalikan ke desa melalui skema baru yang difokuskan pada penguatan ekonomi dan infrastruktur pendukung usaha masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Yandri saat menghadiri kegiatan deklarasi Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Sulawesi Tengah, sekaligus merespons keresahan para kepala desa terkait perubahan pola pengelolaan dana desa.
“Yang paling resah dan galau hari ini adalah para kepala desa. Karena itu saya datang ke Sulawesi Tengah untuk menjelaskan dan berdialog langsung,” ujar Mendes PDT.
Ia menegaskan pemerintah pusat tidak akan menghindar dari berbagai persoalan desa dan memilih menyelesaikannya melalui dialog terbuka dengan pemerintah daerah dan perangkat desa.
“Saya tidak akan pernah mundur menghadapi semua masalah yang ada di desa. Saya tidak akan lari, bapak-ibu. Semua persoalan ini harus kita hadapi bersama-sama,” tegasnya.
Menurut Yandri, kebijakan pengelolaan dana desa sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
“Dana desa tetap kembali ke desa, hanya cara pengelolaannya yang berbeda dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Salah satu instrumen utama dalam skema tersebut adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa hingga 20 persen dan memberi manfaat langsung bagi warga.
“Ini ide besar Presiden Prabowo dan merupakan program strategis nasional yang wajib kita sukseskan. Ujungnya untuk rakyat,” katanya.
Ia menjelaskan dana desa akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan gerai usaha, gudang, kendaraan operasional, serta berbagai fasilitas pendukung koperasi desa. Pemerintah juga tetap membuka ruang dialog bagi desa yang belum siap menjalankan program tersebut.
“Bagi yang tidak bersedia, silakan. Akan kami catat dan kami dialogkan bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat desa, termasuk melalui program Desa Bersinar dan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan.
“Presiden Prabowo berpesan, kita ini bukan superman, tetapi super tim. Tidak mungkin gagah sendiri menghadapi persoalan bangsa,” tuturnya.
