KUTORA.ID, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat penerapan program wajib belajar 13 tahun dengan mendorong seluruh anak usia dini mengikuti pendidikan taman kanak-kanak sebelum masuk sekolah dasar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan belajar anak sejak usia dini sekaligus memperluas akses pendidikan formal di daerah.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, pemerintah daerah kini terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar pendidikan pra-sekolah tidak lagi dianggap sebagai tahapan tambahan, melainkan bagian penting dalam proses pendidikan anak.
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud Parigi Moutong, Dahniar, mengatakan program wajib belajar yang sebelumnya hanya mencakup 12 tahun pendidikan kini telah berkembang menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun pendidikan di jenjang pra-sekolah atau TK.
“Kalau sebelumnya program wajib belajar hanya sampai 12 tahun, sekarang sudah berkembang menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun pendidikan pra-sekolah atau TK sebelum anak masuk SD,” ujarnya saat ditemui, Selasa 12 Mei 2026.
Menurutnya, penguatan program tersebut juga bertujuan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang selama ini cukup banyak berasal dari kelompok usia dini.
Ia menjelaskan, masih banyak anak usia 4 hingga 6 tahun yang belum masuk satuan PAUD karena sebagian orang tua beranggapan pendidikan formal baru dimulai ketika anak masuk sekolah dasar.
“Banyak anak usia dini yang belum terdata di satuan pendidikan karena belum dimasukkan ke PAUD. Kondisi itu ikut memengaruhi angka Anak Tidak Sekolah,” jelas Dahniar.
Ia menilai pendidikan di jenjang TK memiliki peran penting dalam membangun kesiapan mental, sosial, dan kemampuan dasar anak sebelum memasuki pendidikan dasar.
Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak mendapatkan fondasi pembelajaran yang cukup sejak usia dini agar lebih siap mengikuti proses belajar di SD.
“Ke depan kami berharap semua anak bisa melalui pendidikan TK terlebih dahulu supaya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik saat masuk SD,” katanya.
Meski konsep wajib belajar 13 tahun sebenarnya telah mulai diperkenalkan sejak dua tahun terakhir, Dahniar mengakui tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih luas.
Untuk tahun ajaran saat ini, pemerintah daerah masih memberikan ruang kebijakan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan tersebut.
“Tahun ini kami masih memberikan kebijakan secara bertahap karena sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan lebih tegas pada tahun mendatang setelah proses edukasi kepada masyarakat dinilai maksimal.
“Tahun depan mau tidak mau seluruh anak harus melewati pendidikan TK sebelum masuk SD,” tegas Dahniar.
Ia menambahkan, sosialisasi program wajib belajar 13 tahun terus dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bunda PAUD Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar para orang tua memahami bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak.
“Kami berharap pemerintah kecamatan dan desa ikut menyampaikan kepada masyarakat bahwa ke depan anak-anak yang masuk SD harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan TK,” pungkasnya.
