KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, arah pembangunan daerah mulai difokuskan pada program yang lebih terukur, spesifik, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Setiap kegiatan tidak lagi disusun secara umum, tetapi harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas serta lokasi prioritas pelaksanaan yang rinci agar hasilnya lebih tepat guna.
Kebijakan tersebut dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong pada Maret 2026.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan setiap program yang disusun benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan RKPD tidak cukup hanya menyebutkan wilayah secara umum, tetapi harus mampu menunjukkan siapa yang menjadi sasaran program, di mana kegiatan dilaksanakan, dan permasalahan apa yang ingin diselesaikan.
“Ke depan, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi bersifat umum. Setiap program harus jelas penerima manfaatnya, desa dan kecamatannya, serta apa dampak yang ingin dicapai,” ujar Iqbal Karim saat ditemui usai Forum Lintas Perangkat Daerah, Kamis 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penajaman program tahun 2027 akan difokuskan pada sejumlah isu strategis daerah, terutama pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, dan peningkatan kualitas layanan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Untuk mendukung hal tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program berdasarkan data yang lebih detail, sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Misalnya pada penanganan stunting, kita harus mengetahui secara pasti desa mana yang memiliki angka stunting tinggi, keluarga mana yang membutuhkan pendampingan, serta bentuk intervensi yang paling tepat. Begitu juga dengan program kemiskinan dan pelayanan kesehatan dasar,” jelasnya.
Iqbal menuturkan, seluruh program yang dibahas dalam forum tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), data sektoral OPD, serta pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui sistem aplikasi.
Menurutnya, langkah itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih program antar perangkat daerah dan seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Forum lintas perangkat daerah menjadi ruang untuk menyatukan berbagai usulan. Jadi program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan menguatkan,” katanya.
Selain membahas program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah juga mulai menyiapkan sejumlah usulan prioritas yang berpotensi mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian, Iqbal menegaskan bahwa program yang diusulkan ke pemerintah pusat tetap harus melalui tahapan verifikasi dan seleksi di tingkat provinsi, terutama yang berkaitan dengan prioritas nasional.
“Program yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional tentu memiliki peluang lebih besar untuk didukung APBN. Karena itu, kita harus memastikan usulan yang diajukan benar-benar berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, melalui penyusunan RKPD yang lebih rinci dan berbasis data, pembangunan di Parigi Moutong pada tahun 2027 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, setiap program yang dilaksanakan nantinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu menjawab persoalan di lokasi yang memang membutuhkan perhatian,” tutup Iqbal Karim.
