KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Perencanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong untuk tahun anggaran 2027 terus difinalisasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagai tahapan strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif dan terukur.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, sebgai ketua menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyempurnakan rancangan RKPD sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.
“Melalui Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan diberikan ruang untuk menyepakati prioritas pembangunan dan menyelaraskan berbagai usulan program strategis daerah,” ungkapnya pada musrenbang RKPD 2027, Senin 30 Maret 2026.
Iqbal yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan bagian dari tahapan wajib dalam siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia menuturkan, materi yang dibahas dalam forum tersebut berasal dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan berjenjang, mulai dari musyawarah desa, kecamatan, hingga pokok-pokok pikiran DPRD.
“Semua usulan yang masuk telah melalui tahapan pembahasan dari bawah sehingga forum ini menjadi tahap sinkronisasi akhir sebelum ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong itu dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, camat, serta berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pelaksanaannya, forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari DPRD, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan penguatan terhadap substansi perencanaan pembangunan.
Iqbal menegaskan, penyusunan RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga harus mampu menerjemahkan target pembangunan jangka menengah ke dalam program yang konkret dan terukur.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen utama pengarah pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh hasil kesepakatan dalam Musrenbang dapat dikawal bersama agar menjadi dasar penyusunan program perangkat daerah yang lebih fokus, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komitmen bersama sangat dibutuhkan agar hasil Musrenbang tidak berhenti di dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata,” pungkas Iqbal.
