PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Upaya mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung pelaksanaan Program Asta Cita Presiden melalui target pembangunan 3 Juta Rumah. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat percepatan program tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Senin 28 September 2026.
Rapat tersebut mempertemukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun langkah bersama dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus memastikan program bantuan perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pertemuan dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid dan diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Novalina serta jajaran perangkat daerah terkait.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase hadir bersama Kepala Bappelitbangda Irwan dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Andri Wijaya. Kehadiran mereka menjadi bagian dari konsolidasi daerah dalam menyelaraskan kebijakan perumahan dengan agenda pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam pembahasan, penanganan RTLH mendapat perhatian khusus karena berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penyediaan tempat tinggal yang sehat dan layak, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai perlu dilakukan melalui kerja sama lintas pemerintahan agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
Pemprov Sulawesi Tengah mendorong agar persoalan permukiman tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik rumah. Pendataan penerima manfaat, penataan lingkungan, serta keterpaduan program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian target perumahan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya dengan melakukan pemutakhiran data RTLH secara lebih terperinci melalui pencatatan berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.
Data tersebut akan menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Bappelitbangda, khususnya untuk memastikan masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terpencil tidak terlewat dalam proses penetapan sasaran bantuan.
Selain persoalan data, pemerintah daerah juga akan mendukung kelancaran proses verifikasi lapangan dan administrasi bagi calon penerima bantuan. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan program stimulan perumahan dapat berjalan tanpa hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan.
Pemkab Parigi Moutong juga akan menyelaraskan program penanganan kawasan permukiman untuk periode 2026–2027 dengan program perumahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Program Berani Sejahtera dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut baik arahan Bapak Gubernur. Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong. Kita akan berkolaborasi penuh dengan Balai Perumahan dan Pemprov Sulteng agar alokasi program bantuan rumah, baik BSPS maupun rumah jadi, dapat terdistribusi secara optimal bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” tegas Bupati Erwin Burase.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan data yang semakin akurat dan sinkronisasi program yang lebih baik, intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong optimistis sinergi bersama pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mempercepat pengurangan jumlah RTLH sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat dan layak. Upaya tersebut juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi daerah dalam mendukung penurunan angka kemiskinan.
