KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran dan pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong.
Anggota DPRD Parigi Moutong, Rusno Tandriano, menilai temuan tersebut menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pengawasan, sekaligus berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit yang hingga kini dinilai belum optimal.
Ia menyebut, besarnya anggaran yang dikelola RSUD Anuntaloko Parigi seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun kenyataannya, keluhan pasien masih sering ia terima hampir setiap waktu.
“Salah satu keluhan yang sering saya diterima, yaitu pasien kerap tertahan lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan baru mendapat penanganan setelah adanya intervensi tertentu. Kami berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, pelayanan kepada masyarakat juga bisa benar-benar dimaksimalkan,” ujar Rusno dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong saat menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Senin, 9 Februari 2026.
Selain persoalan pelayanan, Rusno juga menyoroti sejumlah temuan BPK pada aspek pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi. Ia menilai, temuan tersebut lebih disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.
Adapun temuan BPK yang menjadi perhatian DPRD, di antaranya pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) dengan nilai sekitar Rp900 juta serta kelebihan pembayaran jasa medis kurang lebih Rp200 juta.
Menurutnya, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya dengan mengupayakan pengembalian anggaran ke kas daerah sebelum laporan Pansus disampaikan.
“Itu harus sudah diselesaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Rusno mendorong agar ke depan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan di RSUD Anuntaloko Parigi dapat dievaluasi secara menyeluruh guna mencegah terulangnya persoalan serupa.
“Kalau bisa, ke depan proses pengadaan dievaluasi secara menyeluruh,” tandasnya.
