KUTORA.ID, Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, selaku Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi TP2DD yang digelar di Aula Bappelitbangda, Kamis 25 Juli 2025.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah pengelola retribusi serta Bank Sulteng sebagai mitra Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Rapat ini menjadi yang pertama sejak Bupati dilantik untuk periode 2025 – 2029.
Agenda utama rapat adalah mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama tahun 2025 dan kinerja TP2DD dalam mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Kepala Bapenda, Yasir, melaporkan bahwa hingga akhir Juni 2025, realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah telah mencapai 62,29%, melampaui target minimal semester pertama sebesar 50%. Meski begitu, masih terdapat kendala di beberapa sektor, seperti pajak sarang burung walet yang baru terealisasi 28,60%.
“Realisasi pajak walet rendah karena kurangnya transparansi dari pemilik gedung dan belum optimalnya pelaporan mandiri. Kami telah berkoordinasi dengan Karantina Nasional agar pemungutan pajak bisa dilakukan di titik pengiriman,” jelas Yasir.
Ia juga menyoroti dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebabkan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan fungsi lahan, sehingga memengaruhi target penerimaan dari sektor tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Erwin menegaskan pentingnya kemandirian fiskal bagi Parigi Moutong. Ia meminta seluruh OPD untuk menggali potensi PAD secara maksimal dan melakukan inovasi pelayanan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Saya akan memantau secara berkala realisasi pajak dan retribusi. Penguatan PAD adalah kunci pembangunan daerah,” tegas Bupati.
Sebagai Ketua TP2DD, ia juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui:
- Peningkatan layanan retribusi berbasis digital
- Penambahan kanal pembayaran elektronik
- Penyusunan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang realistis dan berbasis data
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan PAD yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi.
