PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Perluasan jangkauan program pembangunan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan agenda pembangunan tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyesuaian sejumlah target kegiatan dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengungkapkan bahwa perubahan RKPD telah diselesaikan pada Juni 2026. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menindaklanjuti arahan Bupati Parigi Moutong agar pelaksanaan sejumlah program dapat menjangkau sasaran yang lebih luas.
Iqbal menjelaskan, penyesuaian perencanaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kegiatan. Pemerintah juga mencermati kembali kelompok penerima manfaat agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.
“Perubahan ini dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah tidak berhenti pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ada arahan dari Bupati supaya cakupan kegiatan ditingkatkan dan masyarakat yang bisa menerima manfaat juga semakin luas,” ungkap Iqba, Senin 9 November 2026.
Ia menyebutkan, evaluasi terhadap program yang sedang berjalan turut menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RKPD. Kegiatan yang belum terlaksana secara optimal perlu ditelaah untuk mengetahui kendala sekaligus menentukan bentuk penyesuaian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam hal ini, Bappelitbangda bertugas memastikan arahan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan yang terukur. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menentukan target, sasaran, dan langkah pelaksanaan setiap program pembangunan.
Lebih lanjut, Iqbal menerangkan bahwa program yang menjadi bagian dari janji politik Bupati Parigi Moutong telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD. Dengan demikian, agenda prioritas kepala daerah memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
“Program prioritas Bupati harus memiliki tempat dalam dokumen perencanaan, sehingga setiap OPD mempunyai pedoman yang jelas ketika melaksanakannya. Penyesuaian RKPD ini sekaligus memastikan arah kebijakan tersebut tetap menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan,” jelasnya.
Melalui pembaruan RKPD 2026, Bappelitbangda Parimo berupaya menyelaraskan kebijakan kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan program. Penyesuaian tersebut diharapkan membantu perangkat daerah menjalankan kegiatan berdasarkan target dan kelompok sasaran yang telah diperbarui.












