Kutora.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, mencatat penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, dalam keterangannya di Parigi, Senin 20 Januari 2025.
Menurut Irwan, persentase kemiskinan di Parigi Moutong menurun dari 17 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2024, meskipun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan.
“Batas kemiskinan di Parigi Moutong saat ini mendekati Rp600 ribu. Ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang lain,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang kompleks. Data kemiskinan bisa berubah dari tahun ke tahun, tergantung pada nilai garis kemiskinan yang ditetapkan.
“Orang yang tahun ini tidak termasuk kategori miskin, bisa saja tahun depan masuk dalam kategori tersebut karena pendapatannya tidak lagi melampaui garis kemiskinan,” tambah Irwan.
Untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pembukaan lapangan kerja dan dukungan usaha mandiri juga menjadi bagian dari solusi.
“Jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, lalu masih tergolong miskin, maka solusinya bisa lewat bantuan usaha atau penciptaan pekerjaan. Kalau itu belum cukup, bisa dibantu dengan jaminan sosial lainnya,” ungkapnya.
Irwan mengatakan penurunan angka kemiskinan di Parigi tidak lepas dari kerja sama lintas sektor dan keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPS melakukan pendataan kemiskinan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September.
Karena itu, Irwan mengimbau pemerintah desa agar menyalurkan bantuan sosial sebelum waktu pendataan, agar hasil data lebih mencerminkan kondisi yang ada dimasyarakat.
“Jika bantuan sudah disalurkan sebelum Maret atau September, masyarakat bisa membelanjakan kebutuhan, sehingga pendataannya lebih baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengendalikan inflasi daerah, terutama menjelang hari besar keagamaan, yang biasanya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kita perlu melakukan intervensi, seperti operasi pasar atau penyaluran gas sebelum hari besar, agar harga tetap stabil dan inflasi bisa ditekan,” tutupnya.
