PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Peremajaan tanaman perkebunan menjadi salah satu agenda yang didorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pendapatan masyarakat. Upaya tersebut dibahas Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat melakukan audiensi dengan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian RI, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si., Selasa 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priyatna. Pembahasan diarahkan pada kebutuhan peremajaan tanaman perkebunan yang telah mengalami penurunan produktivitas, terutama kakao dan kelapa, serta pengembangan komoditas pala sebagai potensi ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi perkebunan kakao yang menjadi komoditas unggulan daerah. Dari total areal sekitar 66.000 hektare, kurang lebih 17.000 hektare dilaporkan telah memasuki usia tua atau mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan melalui program peremajaan.
Pemerintah daerah menyebutkan bahwa peremajaan kakao seluas 6.500 hektare telah berjalan pada 2026. Selain itu, Parigi Moutong mengajukan tambahan alokasi 2.500 hektare yang diharapkan dapat direalisasikan pada November hingga Desember tahun ini.
Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priyatna, menyampaikan bahwa hasil audiensi memberikan peluang tambahan dukungan untuk mempercepat pembaruan tanaman kakao. Namun, proses penyaluran bantuan masih membutuhkan penyelesaian administrasi calon petani dan calon lokasi atau CPCL.
“Dari hasil pembicaraan dan dukungan kementerian, kuota kita ditambah untuk peremajaan 2.500 hektare. Bibitnya sudah siap untuk penyaluran November dan Desember 2026. Yang ditunggu pihak kementerian, CPCL harus segera masuk,” kata Dadan.
Selain bantuan bibit, petani yang masuk dalam program peremajaan juga direncanakan memperoleh dukungan biaya tanam sebesar Rp1,2 juta per hektare. Bantuan tersebut disampaikan akan ditransfer langsung ke rekening kelompok penerima untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman.
“Ditambah dengan biaya tanam Rp1,2 juta per hektare. Itu langsung ke rekening kelompok, begitu yang disampaikan Pak Direktur tadi,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah daerah turut menyiapkan rencana penanganan perkebunan kakao pada 2027. Usulan yang disampaikan mencakup peremajaan sekitar 8.000 hektare serta pemeliharaan intensif terhadap 8.500 hektare tanaman yang masih produktif.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki kondisi kebun yang sudah tidak optimal sekaligus mempertahankan produktivitas tanaman yang masih dapat menghasilkan. Dengan penanganan yang terencana, potensi kakao Parigi Moutong diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi petani dalam jangka panjang.
Selain kakao, kondisi perkebunan kelapa dalam juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Kabupaten Parigi Moutong memiliki areal kelapa sekitar 29.000 hektare, tetapi sekitar 7.500 hektare di antaranya mengalami kerusakan dan memerlukan perhatian melalui program peremajaan.
Program peremajaan kelapa telah mulai dilaksanakan pada tahun ini. Untuk 2027, pemerintah daerah mengusulkan penanganan tambahan seluas 2.000 hektare guna menjaga keberlanjutan produksi dan mempertahankan kelapa sebagai salah satu sumber pendapatan rumah tangga petani.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat perkebunan kelapa memiliki peran ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah Parigi Moutong. Perbaikan kondisi tanaman diharapkan dapat membantu petani mempertahankan hasil kebun sekaligus meningkatkan peluang pengembangan usaha berbasis komoditas kelapa.
Pemerintah daerah juga mulai mendorong pengembangan pala sebagai komoditas perkebunan yang berpotensi menambah sumber penghasilan masyarakat. Untuk tahun anggaran 2027, diusulkan program peremajaan pala seluas 1.000 hektare.
Pengembangan pala tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih beragam bagi masyarakat perdesaan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap bergantung pada proses usulan dan dukungan program dari pemerintah pusat.
Melalui audiensi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berupaya menyelaraskan kebutuhan petani dengan program dukungan pemerintah pusat. Peremajaan kakao, kelapa, dan pala menjadi bagian dari langkah yang dipersiapkan untuk menjaga keberlanjutan perkebunan daerah.
Ke depan, percepatan penyampaian data CPCL serta tindak lanjut atas usulan program menjadi hal penting agar bantuan yang direncanakan dapat menjangkau petani sesuai ketentuan. Pemerintah daerah berharap dukungan tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi kebun, menjaga produktivitas komoditas unggulan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor perkebunan.
