PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Kelanjutan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Parigi Moutong kini menunggu keputusan majelis hakim. Setelah penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan pihak tergugat menyatakan tidak keberatan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu menjadwalkan agenda penentuan sikap atas permohonan tersebut pada Kamis, 5 November 2026.
Perkembangan itu muncul dalam persidangan lanjutan yang berlangsung pada Selasa 27 Oktober 2026. Pihak tergugat, yakni Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Kabupaten Parigi Moutong, diwakili Sekretaris Daerah Zulfinasran, S.STP., M.AP., dengan didampingi kuasa hukumnya, Mohammad Rafli.
Dalam persidangan tersebut, pihak tergugat menyampaikan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan penggugat melalui surat resmi. Meski demikian, sikap tersebut belum secara otomatis mengakhiri perkara karena permohonan masih harus ditelaah dan diputuskan oleh majelis hakim.
Penggugat mengemukakan sejumlah pertimbangan dalam surat permohonannya. Pertimbangan itu mencakup keberlangsungan pelayanan pendidikan dan pembangunan daerah, tanggung jawab akademik serta tugas kedinasan, pentingnya mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan perseorangan, serta keinginan menjaga kewibawaan lembaga peradilan melalui penyelesaian yang bermartabat.
Permohonan tersebut menjadi perkembangan penting karena perkara sebelumnya telah memasuki tahap pembuktian. Sebelum pencabutan diajukan, para pihak masih dijadwalkan melanjutkan proses persidangan, termasuk pemeriksaan saksi untuk mendukung argumentasi masing-masing.
Kuasa hukum Pansel JPTP Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Rafli, menjelaskan bahwa sejak awal pihak tergugat telah membicarakan berbagai kemungkinan penyelesaian perkara bersama prinsipal atau pihak yang diwakilinya.
Menurut Rafli, pihak tergugat pada mulanya menginginkan sengketa tersebut tetap berlanjut hingga memperoleh putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, persoalan yang diperdebatkan dapat diperiksa secara menyeluruh dan memberikan kejelasan mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPTP.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pihak tergugat adalah kedudukan hukum penggugat atau legal standing. Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan apakah objek yang disengketakan telah memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa oleh pengadilan.
Menurut pandangan pihak tergugat, pengumuman hasil seleksi administrasi maupun pengumuman tiga besar perlu dilihat sebagai bagian dari keseluruhan proses seleksi terbuka. Tahapan tersebut berkaitan dengan rangkaian seleksi yang berlanjut hingga penetapan keputusan akhir.
Rafli menilai kejelasan mengenai objek sengketa penting untuk memberikan pemahaman hukum yang tepat, terutama dalam membedakan pengumuman tiga besar dengan keputusan pelantikan. Keduanya merupakan tahapan berbeda dalam proses pengisian jabatan, sehingga kedudukan masing-masing dalam sengketa perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pihak tergugat sebelumnya juga berharap pemeriksaan hingga putusan akhir dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di daerah lain. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian dalam argumentasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019.
Meski demikian, pandangan mengenai kedudukan hukum penggugat dan objek sengketa tersebut merupakan argumentasi pihak tergugat. Penilaian hukum atas persoalan itu tidak dapat dianggap telah diputus oleh pengadilan apabila perkara berakhir melalui pencabutan gugatan tanpa pemeriksaan pokok sengketa.
Sebelum permohonan pencabutan diajukan, agenda pembuktian masih menjadi bagian dari proses persidangan. Dalam persidangan sebelumnya, pihak tergugat meminta majelis hakim menghadirkan Rektor Universitas Tadulako (Untad) untuk memberikan keterangan terkait rekomendasi yang digunakan penggugat dalam mengikuti seleksi terbuka JPTP Kabupaten Parigi Moutong.
Namun, dengan adanya permohonan pencabutan yang tidak ditentang pihak tergugat, agenda pembuktian tersebut berpotensi tidak dilanjutkan apabila majelis hakim menerima permohonan penggugat.
Majelis hakim menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dalam perkara ini bukan merupakan hasil kesepakatan perdamaian yang dicapai selama persidangan. Proses tersebut berawal dari permohonan yang disampaikan penggugat, kemudian ditanggapi tanpa keberatan oleh pihak tergugat.
Perbedaan ini penting karena pencabutan gugatan dan penyelesaian melalui perdamaian merupakan mekanisme yang tidak sama. Dalam perkara ini, majelis hakim masih perlu menentukan apakah permohonan pencabutan dapat diterima sesuai prosedur yang berlaku.
Apabila permohonan pencabutan dikabulkan, perkara akan berakhir melalui penetapan pengadilan tanpa dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa. Artinya, majelis hakim tidak akan memberikan penilaian substantif mengenai keberatan penggugat ataupun menentukan sah dan tidaknya tahapan seleksi JPTP yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Penetapan pencabutan juga berbeda dari putusan yang dijatuhkan setelah pengadilan memeriksa pokok perkara. Penetapan tersebut mengakhiri proses secara prosedural, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab substansi persoalan yang sebelumnya diajukan untuk diperiksa.
Dengan demikian, apabila pencabutan diterima, perkara ini tidak akan menghasilkan putusan pokok perkara yang menguji argumentasi para pihak mengenai tahapan seleksi. Persoalan tentang kedudukan hukum penggugat, objek sengketa, dan mekanisme seleksi tidak akan diputus melalui pemeriksaan substansi dalam perkara tersebut.
Administrasi penanganan perkara selanjutnya akan mengikuti mekanisme peradilan elektronik. Informasi mengenai agenda persidangan dan penetapan akan dicatat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta sistem e-Court sesuai prosedur yang berlaku.
PTUN Palu menjadwalkan persidangan lanjutan pada Kamis, 5 November 2026, pukul 11.00 WIB. Agenda utamanya adalah penyampaian sikap majelis hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan penggugat.
Persidangan direncanakan berlangsung secara elektronik sehingga para pihak tidak diwajibkan hadir langsung di ruang sidang. Pemberitahuan mengenai agenda tersebut akan disampaikan melalui sistem elektronik pengadilan, termasuk layanan e-Summons sesuai mekanisme yang berlaku.
Majelis hakim akan menelaah dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan apakah pencabutan gugatan dapat diterima.
Dengan demikian, sidang pada 5 November mendatang menjadi tahapan penting untuk memastikan kelanjutan perkara sengketa seleksi terbuka JPTP Kabupaten Parigi Moutong. Hingga majelis hakim menyampaikan penetapannya, permohonan pencabutan tersebut belum dapat dinyatakan diterima secara resmi.
Apabila permohonan dikabulkan, pemeriksaan perkara akan berakhir tanpa putusan mengenai pokok sengketa. Sebaliknya, tindak lanjut proses hukum akan bergantung pada sikap resmi majelis hakim terhadap permohonan yang diajukan penggugat.
