PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Penguatan organisasi dan pembenahan sistem pelayanan menjadi perhatian Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, dalam upaya mendorong kemajuan perajin lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dibawa Hestiwati bersama jajaran pengurus saat menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranasda, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Bali, Kamis 22 Oktober 2026.
Pertemuan regional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, menyelaraskan program kerja, serta merumuskan langkah yang lebih terarah dalam menjalankan fungsi organisasi. Pembahasan mencakup pembinaan kerajinan daerah, pemberdayaan keluarga, hingga peningkatan jangkauan pelayanan Posyandu.
Dalam forum itu, Hestiwati menekankan bahwa keberhasilan suatu lembaga tidak cukup diukur dari keberadaan struktur organisasi maupun kelengkapan administrasi. Menurutnya, setiap program harus memiliki sasaran yang terukur, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” tegas Hesti.
Bagi Dekranasda Parigi Moutong, penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku kerajinan lokal. Pendampingan yang terencana diharapkan dapat membantu para perajin mengembangkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas.
Produk kerajinan daerah dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat apabila didukung pembinaan yang berkesinambungan. Karena itu, sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha diperlukan agar potensi kerajinan Parigi Moutong dapat berkembang secara optimal.
Selain sektor kerajinan dan pemberdayaan keluarga, forum tersebut juga memberikan perhatian terhadap penataan kelembagaan Posyandu. Penguatan ini mengusung semangat “Posyandu Tertata, Pelayanan Dasar Semakin Dekat dengan Masyarakat”, dengan salah satu agenda utama berupa percepatan registrasi melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, Hestiwati menempatkan proses registrasi sebagai bagian penting dari pembenahan organisasi Posyandu. Berdasarkan data nasional dalam SIP yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sebanyak 10 Posyandu di Parigi Moutong telah memiliki nomor registrasi resmi.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pengajuan dari Posyandu lainnya yang saat ini menjalani proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data.
Registrasi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga menjadi landasan untuk memperjelas identitas kelembagaan, mempermudah pembinaan, serta mengetahui kesiapan Posyandu dalam mendukung pelayanan terpadu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan penataan data yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan pembinaan dan mendorong penyelenggaraan pelayanan yang lebih terarah. Hal ini penting agar Posyandu dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan perlu diperkuat. Keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan diperlukan agar pengajuan registrasi berlangsung tertib dan berkelanjutan, sekaligus memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi kelembagaan di lapangan.
Penguatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dalam satu rangkaian kegiatan juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Ketiga kelembagaan tersebut memiliki ruang kontribusi yang saling mendukung, mulai dari pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi berbasis kerajinan, hingga peningkatan akses pelayanan dasar.
Bagi Kabupaten Parigi Moutong, hasil penguatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan program di daerah. Dekranasda diharapkan semakin efektif membina perajin, sementara TP Posyandu terus mendorong penataan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan produk kerajinan lokal dengan memberikan ruang bagi produk daerah agar semakin dikenal dan digunakan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para perajin.
Melalui pembenahan tata kelola, kolaborasi antarlembaga, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program, Parigi Moutong diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperluas akses pelayanan dasar demi mewujudkan keluarga yang produktif, sehat, dan sejahtera.
