KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Tahapan penyusunan program kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2027 mulai dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Salah satu fokus yang saat ini dijalankan adalah asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, Nyoman Sudiara, mengatakan proses asistensi tersebut bertujuan agar dokumen Renja yang disusun OPD dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan Renja harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86, mulai dari penyusunan Bab I hingga Bab V.
“Dokumen Renja yang disusun OPD harus sejalan dengan Renstra dan arah pembangunan daerah tahun 2027. Karena itu, rancangan awal Renja nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan RKPD,” ujar Nyoman Sudiara saat ditemui, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, proses penyusunan program kerja dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada kesinambungan antara program yang sudah berjalan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Selain fokus pada program, setiap OPD juga diminta mulai menyiapkan rincian kebutuhan anggaran pada masing-masing subkegiatan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara target program dan dukungan pembiayaan.
Menurut Nyoman, rincian belanja per subkegiatan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan capaian indikator kinerja dan penempatan anggaran di setiap OPD.
“Kami meminta setiap OPD menyusun rincian belanja secara detail di masing-masing subkegiatan. Dengan begitu, program prioritas, target indikator, dan alokasi anggaran bisa benar-benar sinkron,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah juga menghadapi tantangan rasionalisasi anggaran, sehingga penyusunan Renja harus dilakukan lebih cermat dan efisien.
Setelah seluruh tahapan penyusunan Renja selesai, dokumen tersebut nantinya akan masuk dalam proses reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat sebelum dilanjutkan ke tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Melalui proses ini, kita ingin memastikan perencanaan pembangunan lebih terarah, terintegrasi, dan didukung anggaran yang tepat,” pungkas Nyoman.
