BAM DPR Komitmen Carikan Solusi Bagi Tenaga Honorer Dengan Status Tidak Pasti

Kutora.id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer. Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi II DPR RI, agar segera mengawal penyelesaian masalah tenaga honorer.

“Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk mengadakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat untuk mencari kejelasan regulasi dan solusi konkret bagi tenaga honorer,” ujar Netty, dalam audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin 3 Januari 2025.

Netty mengungkapkan, permasalahan honorer bukan hanya terkait administrasi, melainkan juga regulasi yang masih tumpang-tindih. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi terkait kepegawaian dan sistem rekrutmen diperlukan agar tidak menciptakan ketidakpastian dimasa mendatang.

“Kami ingin ada penyelarasan regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem rekrutmen juga perlu diperbaiki untuk menghindari ketidakpastian bagi tenaga honorer,” tambahnya.

BAM DPR RI juga memperhatikan tuntutan tenaga honorer yang ikut aksi unjuk rasa pada Senin (3/2/2025), yang melibatkan 20.000 tenaga honorer dari 1,7 juta pegawai honorer di Indonesia.

“Mereka bukan hanya data di atas kertas, tetapi pekerja yang telah lama mengabdi. Kami merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegas Netty.

Sebagai langkah lanjut, BAM DPR RI akan mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai status pegawai honorer di AKD dan terus mengawal aspirasi mereka agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Netty berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah ini agar isu ketidakpastian status tenaga honorer tidak terulang di masa depan.