KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan melalui pertemuan bersama Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin 30 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, Wakil Bupati, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta awak media. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif selama kurang lebih dua jam.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk merespons isu dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah yang belakangan mencuat di tengah masyarakat. Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut.
“Jika tidak segera diluruskan, isu ini dapat merusak kepercayaan publik dan berdampak pada semangat generasi muda untuk berkontribusi bagi daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Parigi Moutong menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir segala bentuk praktik yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan integritas aparatur.
“Sejak awal saya tegaskan, tidak boleh ada satu rupiah pun dalam pengisian jabatan. Jika terbukti ada pelanggaran, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh dan profesional guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen, termasuk media dan organisasi masyarakat, untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel.
Dalam suasana pasca-pemilihan kepala daerah, Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.
“Mari kita bergandeng tangan membangun daerah ini. Tidak perlu ada lagi gesekan, saatnya kita fokus mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, bahkan siap menggelar pertemuan rutin sebagai sarana evaluasi bersama.
“Pemerintah selalu terbuka menerima masukan, dan ke depan kita akan dorong pertemuan rutin sebagai wadah komunikasi dan evaluasi,” tambahnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap dapat terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, meningkatkan integritas aparatur sipil negara, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang di masa mendatang.
