PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mulai menetapkan sasaran lebih terukur dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Dari jumlah awal yang tercatat sekitar 13 ribu anak, pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga berada pada kisaran 6.000 sampai 7.000 anak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, mengatakan penetapan angka sasaran diperlukan agar keberhasilan program penanganan ATS dapat diukur secara jelas. Menurutnya, target yang hanya menggunakan istilah penurunan serendah-rendahnya akan menyulitkan pemerintah dalam mengevaluasi capaian.
“Penanganan ATS perlu memiliki ukuran yang jelas. Jika hanya menargetkan penurunan serendah-rendahnya, kita akan kesulitan menentukan sejauh mana keberhasilannya. Karena itu, dari angka awal sekitar 13 ribu, kita berupaya menurunkannya hingga kisaran 6.000 sampai 7.000 anak,” ujar Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan proses bertahap melalui pembenahan data dan pelaksanaan program yang langsung menyentuh anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan berbagai langkah yang telah dimulai sepanjang 2026.
Irwan mengungkapkan, upaya verifikasi dan pemutakhiran data yang mulai dilaksanakan tahun ini telah memperlihatkan perkembangan. Berdasarkan hasil sementara, jumlah dalam pendataan mengalami penurunan sekitar 2.000 hingga mendekati 3.000 anak dibandingkan angka awal.
“Dalam pelaksanaan tahun pertama ini, hasil pemutakhiran sudah menunjukkan penurunan sekitar 2.000 hingga hampir 3.000 anak. Capaian tersebut menjadi perkembangan awal yang perlu dilanjutkan melalui pemeriksaan dan penanganan berikutnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan angka dalam pendataan tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Pemerintah harus memastikan anak-anak yang benar-benar berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh layanan belajar, baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan nonformal.
Untuk itu, pembaruan data perlu disertai penelusuran kondisi setiap anak. Pemerintah perlu mengetahui penyebab mereka tidak bersekolah, memastikan status pendidikan terakhir, serta mengidentifikasi hambatan yang membuat mereka belum dapat melanjutkan pendidikan.
Hasil penelusuran tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah dalam daftar ATS, tetapi juga memastikan adanya kesempatan nyata bagi anak untuk kembali belajar.
Irwan berharap penguatan program pada 2027 dapat menghasilkan perkembangan yang lebih baik pada 2028. Menurutnya, kesinambungan antara pemutakhiran data, koordinasi perangkat daerah, dan intervensi pendidikan menjadi faktor penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Harapannya, langkah yang diperkuat pada 2027 bisa memberikan hasil yang lebih nyata pada 2028. Kita ingin penurunan ATS tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga diikuti dengan semakin banyak anak yang kembali mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan,” pungkasnya.












