Parigi MoutongPendidikan

Bupati Erwin Burase Usulkan Sekolah Terpadu PAUD, SD dan SMP untuk Wilayah Terpencil

×

Bupati Erwin Burase Usulkan Sekolah Terpadu PAUD, SD dan SMP untuk Wilayah Terpencil

Sebarkan artikel ini
Pemkab Parigi Moutong melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengusulkan pengembangan sekolah terpadu satu atap yang mengintegrasikan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil.

Usulan tersebut disampaikan Erwin saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun.

Dalam audiensi tersebut, Erwin didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.

Erwin menjelaskan, kondisi geografis Parigi Moutong menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Wilayah kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 510 kilometer, dengan kondisi geografis berupa pegunungan, lembah, serta permukiman yang tersebar hingga daerah terpencil dan dataran tinggi.

Baca Juga:  Wabup Abdul Sahid Tekankan Ketepatan Pengelolaan Anggaran Kesehatan

Jarak antarpemukiman, keterbatasan transportasi umum, serta medan yang sulit membuat sebagian anak mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan secara berkelanjutan.

Dampaknya, sejumlah anak di wilayah terpencil memasuki jenjang SD tanpa terlebih dahulu mengenyam pendidikan PAUD. Sementara itu, lulusan SD di kawasan pegunungan berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke SMP karena jarak sekolah yang jauh dan membutuhkan biaya transportasi maupun tempat tinggal tambahan.

Persoalan tersebut diperberat dengan kondisi sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat serta keterbatasan ruang kelas yang layak.

Kondisi ini turut menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), terutama pada masa transisi dari PAUD ke SD dan SD ke SMP.

Sebagai solusi, Erwin mengusulkan pengembangan model Sekolah Terpadu Satu Atap dengan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan, yakni PAUD, SD, dan SMP dalam satu kawasan.

Model tersebut direncanakan dibangun pada titik-titik permukiman terpencil yang memenuhi persyaratan jarak, ketersediaan lahan, serta jumlah anak usia sekolah. Dengan konsep ini, peserta didik diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Baca Juga:  Leli Pariani: Revisi RTRW Parimo Masih Butuh Penyelarasan Data dan Regulasi

Adapun usulan intervensi yang disampaikan meliputi rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pembangunan ruang kelas baru untuk PAUD dan SMP pada kawasan SD terpencil, penyediaan perpustakaan dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta penguatan akses internet melalui teknologi satelit.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi untuk mendukung lingkungan sekolah yang layak.

Pemkab Parigi Moutong menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program tersebut. Kesiapan itu mencakup penyediaan lahan bersertifikat dan bebas sengketa, pemetaan jumlah anak usia 5–15 tahun, penyediaan tenaga pendidik, dukungan operasional, hingga peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut baik rencana pengembangan sekolah satu atap di Parigi Moutong.

Baca Juga:  Bupati Parigi Moutong Perjuangkan Program Pendidikan Nasional, Kemendikdasmen Beri Respons Positif

Menurut Gogot, pembangunan sekolah terpadu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas SD yang telah tersedia. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan sebaran sekolah dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelasnya.

Dukungan pemerintah pusat terhadap rencana tersebut diarahkan untuk dilaksanakan secara bertahap mulai 2027. Intervensi yang direncanakan mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi.

Persiapan administrasi dan penataan kelembagaan juga diarahkan agar sekolah yang dikembangkan dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.

Melalui usulan tersebut, Pemkab Parigi Moutong berharap dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.

Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah terpencil, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *