PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Data peserta pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong dalam menelaah jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa warga yang telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur nonformal tidak lagi tercatat sebagai anak yang belum memperoleh layanan pendidikan. Pemeriksaan juga diperlukan terhadap peserta yang masih aktif mengikuti pembelajaran Paket A, Paket B, maupun Paket C.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan data pendidikan kesetaraan perlu dicocokkan dengan daftar ATS untuk mengetahui apakah seluruh peserta PKBM sudah tercatat sesuai status pendidikannya.
Ia menjelaskan, program Paket A, B, dan C memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan setara SD, SMP, dan SMA. Karena itu, keberadaan peserta program tersebut harus menjadi bagian dari pemeriksaan agar tidak terjadi perbedaan antara kondisi pendidikan sebenarnya dengan data yang digunakan pemerintah.
“Yang perlu kita telusuri sekarang adalah kesesuaian data peserta PKBM dengan daftar ATS. Kita harus mengetahui siapa yang masih mengikuti pembelajaran, siapa yang sudah menyelesaikan program, dan bagaimana status mereka tercatat dalam sistem pendataan,” ujar Irdan, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, PKBM telah menjadi salah satu jalur bagi masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal untuk tetap mendapatkan kesempatan belajar. Namun, keberadaan lembaga dan kegiatan pembelajarannya perlu diikuti pencatatan peserta yang akurat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan ATS.
Irdan menilai, apabila data peserta pendidikan nonformal belum terakomodasi secara menyeluruh, angka ATS yang dimiliki pemerintah berpotensi belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, penelusuran terhadap data PKBM menjadi bagian penting sebelum Bappelitbangda merumuskan kebutuhan penanganan.
“Jangan sampai seseorang yang sudah mendapatkan pendidikan melalui PKBM masih masuk dalam kelompok anak tidak sekolah hanya karena datanya belum diperbarui. Kita perlu memastikan setiap peserta tercatat berdasarkan kondisi pendidikannya saat ini,” tegasnya.
Hasil pencocokan data tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi Bappelitbangda untuk mengkaji bentuk intervensi yang diperlukan. Pemerintah perlu membedakan warga yang sudah memperoleh layanan pendidikan kesetaraan dengan anak-anak yang benar-benar belum mengakses pendidikan dan membutuhkan penanganan.
Ketepatan informasi juga berpengaruh terhadap penyusunan program pembangunan daerah. Data yang telah terverifikasi akan membantu pemerintah menentukan sasaran, menghitung kebutuhan dukungan, serta mengarahkan anggaran agar penanganan ATS tidak keliru.
Melalui penelaahan data pendidikan formal dan nonformal, Bappelitbangda Parigi Moutong berharap pemetaan persoalan ATS dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang disusun nantinya tidak hanya berpatokan pada angka pendataan, tetapi juga berdasarkan status dan kebutuhan pendidikan masyarakat yang sebenarnya.












