KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Upaya memperkuat gerakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Parigi Moutong terus mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Parigi Moutong, Candra Setiawan, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh pejabat pemerintahan sebagai wujud komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan Candra usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas langkah-langkah penanganan maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (22/5/2026).
Menurut Candra, perang melawan narkoba harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sebagai contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara perlu menunjukkan komitmen melalui kesediaan menjalani pemeriksaan tes urine secara terbuka dan berkala.
“DPRD berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba. Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen yang sama melalui pelaksanaan tes urine bagi seluruh pejabat dan aparatur pemerintah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 40 orang juga siap menjalani tes urine sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus dukungan terhadap gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa seluruh unsur penyelenggara pemerintahan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas serta menciptakan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Candra berharap pelaksanaan tes urine tidak hanya menyasar pejabat tinggi daerah, tetapi juga dapat dilakukan secara bertahap kepada seluruh aparatur sipil negara, pejabat struktural, perangkat kecamatan, hingga pemerintah desa.
“Semua unsur pemerintahan perlu terlibat. Mulai dari pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural, hingga aparatur di tingkat desa. Ini merupakan bagian dari langkah pencegahan sekaligus pengawasan internal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, hingga seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran aktif dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Candra menilai posisi geografis Kabupaten Parigi Moutong yang berada di jalur strategis transportasi antardaerah menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap masuknya jaringan peredaran narkotika.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi melalui penguatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Wilayah kita memiliki akses transportasi yang cukup terbuka sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkoba. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dan seluruh pihak perlu bekerja sama melakukan pencegahan sejak dini,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menunda berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan mulai dari sekarang. Menurutnya, membangun komitmen bersama merupakan fondasi utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kita harus memulai dari diri sendiri dan dari lingkungan pemerintahan. Mungkin kita belum bisa menghilangkan peredaran narkoba secara total dalam waktu singkat, tetapi langkah-langkah konkret seperti ini akan menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak para pelaku,” tegas Candra.
Melalui usulan tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap terbentuk sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun gerakan bersama melawan narkoba. Komitmen kolektif itu diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
