KUTORA.ID, Parigi Moutong – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029), yang digelar di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 7 November 2025.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Provinsi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga,” ujar Reny.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui program prioritas “Berani Sehat” dan “Berani Cerdas” yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah tercatat 10,92 persen atau sekitar 356 ribu jiwa, sementara kemiskinan ekstrem berada pada angka 1,27 persen per Maret 2024. Meski menurun dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional.
Dalam forum tersebut, Kabupaten Parigi Moutong disebut sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni sekitar 71,88 ribu jiwa, meskipun mengalami penurunan 0,69 persen dari tahun sebelumnya.
Reny menegaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota harus memahami kondisi kemiskinan di wilayahnya secara mendalam agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan.
“Kita harus bergandengan tangan dan memastikan setiap program memiliki target yang jelas dan bisa diukur hasilnya,” tambahnya.
Selain pembahasan strategi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi dialog bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring untuk membahas langkah efisiensi dan integrasi data pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan P3KE, Regsosek, dan DTKS, sehingga program bantuan lebih tepat sasaran.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik RPKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 oleh 13 pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk dukungan terhadap upaya bersama menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah.
Wakil Bupati Abdul Sahid menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong siap berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui program penanggulangan kemiskinan yang tepat dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., Plt. Kepala BPS Imron Taufik J. Musa, perwakilan BPKP, Bank Indonesia, serta para kepala OPD dan mitra pembangunan.
