Parigi Moutong

Posyandu Enam SPM Jadi Prioritas, Bappelitbangda Parimo Minta OPD Bergerak Bersama

×

Posyandu Enam SPM Jadi Prioritas, Bappelitbangda Parimo Minta OPD Bergerak Bersama

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mulai memperkuat integrasi program pelayanan dasar melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih luas, tidak terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup enam urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo mendorong setiap perangkat daerah mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Masing-masing OPD diharapkan menerjemahkan arah kebijakan Posyandu ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas serta kewenangannya.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan, menjelaskan bahwa penguatan Posyandu telah dimasukkan dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaannya dikaitkan dengan sejumlah agenda pembangunan, termasuk penanganan stunting, pemenuhan gizi masyarakat, dan peningkatan akses pelayanan dasar.

Menurutnya, perencanaan yang telah disusun perlu ditindaklanjuti melalui kontribusi nyata setiap perangkat daerah. Dengan begitu, program Posyandu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan pemerintahan masing-masing.

Baca Juga:  Noor Wachida Tombolotutu Beberkan Hasil Produksi Durian di Parigi Moutong

“Posyandu sudah menjadi bagian dari prioritas perencanaan daerah. Karena itu, setiap OPD perlu mengakomodasi kebijakan tersebut ke dalam kegiatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 26 Oktober 2026.

Ia menerangkan, penerapan Posyandu berbasis enam SPM membawa perubahan pada cakupan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Posyandu tidak lagi dipandang sebatas tempat mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan berbagai bentuk pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Enam bidang yang dimaksud meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.

Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Regulasi itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan Posyandu dengan dukungan lintas sektor.

Baca Juga:  Pengukuhan DPC PKB Parimo, Erwin Burase Ajak Parpol Utamakan Aspirasi Rakyat

Irdan menegaskan, pembagian tugas ant perangkat daerah menjadi bagian penting agar program dapat berjalan sesuai kebutuhan. Setiap OPD dapat mengidentifikasi bentuk intervensi yang relevan berdasarkan pedoman nasional, kemudian mengintegrasikannya dengan kegiatan yang telah direncanakan.

“Tidak semua kegiatan harus ditangani oleh satu perangkat daerah. Masing-masing OPD dapat menyesuaikan program dalam pedoman dengan urusan dan kewenangannya, sehingga dukungan yang diberikan bisa saling melengkapi,” jelasnya.

Di Kabupaten Parimo, sejumlah instansi yang memiliki peran dalam pelaksanaan Posyandu enam SPM antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Sosial.

Pelibatan perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu pola pelayanan yang lebih terkoordinasi. Dengan pembagian tanggung jawab yang terarah, setiap sektor dapat memberikan dukungan berdasarkan bidang pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Penguatan koordinasi juga menjadi perhatian Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Parimo, Hj. Hestiwati Nanga. Ia sebelumnya meminta OPD yang menjadi pengampu enam bidang SPM meningkatkan sinergi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Baca Juga:  BKPSDM Parimo Sosialisasikan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023

Dorongan itu disampaikan setelah dirinya mengikuti rapat penguatan tata kelola kelembagaan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Kuta, Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Hestiwati menilai, keterlibatan seluruh perangkat daerah tidak hanya memperluas manfaat Posyandu bagi masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan pencapaian target pelayanan dasar yang harus dipenuhi masing-masing OPD.

“Penerapan Posyandu berbasis enam SPM perlu didukung bersama. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai pembagian tugas, kegiatan tersebut juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian target SPM pada setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Melalui penguatan perencanaan dan koordinasi tersebut, Bappelitbangda Parimo berharap program Posyandu enam SPM dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan menjadikan Posyandu sebagai titik layanan masyarakat yang menghubungkan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, hingga pelayanan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *