KesehatanParigi Moutong

Parimo Peringkat Pertama Registrasi Posyandu di Sulteng, 64 Unit Telah Terdata

×

Parimo Peringkat Pertama Registrasi Posyandu di Sulteng, 64 Unit Telah Terdata

Sebarkan artikel ini
Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Hj. Hestiwati Yahya L. Nanga, S.K.M., M.Kes., saat menghadiri Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Upaya pembenahan administrasi dan penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mengantarkan Kabupaten Parigi Moutong menempati posisi pertama di Sulawesi Tengah dalam jumlah Posyandu yang telah terregistrasi. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 64 Posyandu dari daerah tersebut telah memperoleh nomor registrasi.

Capaian itu mendapat perhatian dalam Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Western Coco, 19–20 November 2026. Dalam forum tersebut, Parigi Moutong mendapat kesempatan memaparkan pengalaman mengenai langkah percepatan registrasi Posyandu yang telah dilakukan di tingkat daerah.

Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Hj. Hestiwati Yahya L. Nanga, S.K.M., M.Kes., hadir untuk membagikan strategi dan tahapan yang diterapkan sehingga daerah tersebut berhasil mencatatkan 64 Posyandu terregistrasi.

Baca Juga:  Audiensi di Kemendes PDTT, Sekda Parimo Paparkan Kesiapan Pemda Jadi Tuan Rumah HBT 2023

Dalam paparannya, Hestiwati menjelaskan bahwa percepatan registrasi membutuhkan proses yang terencana dan tidak cukup hanya dengan memasukkan data ke dalam sistem. Tahap awal dilakukan melalui pendataan serta inventarisasi Posyandu di setiap desa dan kelurahan.

Setelah itu, pemerintah daerah bersama unsur terkait menyiapkan dokumen kelembagaan, meliputi Surat Keputusan (SK) Tim Pembina dan SK kepengurusan Posyandu. Data pengurus kemudian divalidasi sebelum dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP).

Proses selanjutnya adalah mengawal tahapan verifikasi hingga masing-masing Posyandu memperoleh nomor registrasi. Menurut Hestiwati, setiap tahapan perlu diperhatikan agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi kelembagaan di lapangan.

“Percepatan registrasi tidak hanya berkaitan dengan penginputan data. Kesiapan dokumen administrasi, validitas data pengurus, koordinasi lintas sektor, dan pendampingan harus berjalan bersama agar setiap Posyandu dapat menyelesaikan proses registrasinya,” jelas Hestiwati.

Baca Juga:  Peresmian Taman Hasan Bahasyuan Bertepatan HUT ke-21 Parigi Moutong

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur, mulai dari TP PKK, TP Posyandu, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga perangkat daerah terkait. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong turut berperan dalam mendukung proses percepatan tersebut.

Hestiwati menilai, keterlibatan seluruh unsur pemerintahan menjadi bagian penting untuk memastikan administrasi Posyandu tertata dengan baik. Koordinasi dan pendampingan juga diperlukan agar proses registrasi tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi berlanjut pada penguatan pengelolaan kelembagaan.

Lebih dari sekadar pencatatan administratif, registrasi menjadi salah satu fondasi untuk membangun tata kelola Posyandu yang lebih terarah. Kelembagaan yang tertata dan didukung data akurat diharapkan dapat menunjang transformasi pelayanan masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Baca Juga:  Parigi Moutong Usulkan Program “Gerbang Desa” ke Kemensos RI

Partisipasi Parigi Moutong dalam Rakon PKK tingkat provinsi juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan kabupaten dan kota lainnya. Praktik percepatan registrasi yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dalam memperkuat kelembagaan Posyandu di Sulawesi Tengah.

Dengan capaian 64 Posyandu terregistrasi dan posisi pertama di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat mempertahankan koordinasi serta pendampingan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting agar administrasi Posyandu semakin tertib, data kelembagaan tetap akurat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *