PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan kesiapsiagaan personel, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Dukungan tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, saat menghadiri apel gelar pasukan Operasi Aman Tinombala 2026 di halaman Polres Parigi Moutong, Selasa 27 Oktober 2026.
Operasi ini menjadi langkah kepolisian bersama unsur terkait untuk meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penanganan karhutla. Kesiapan petugas menjadi perhatian penting agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan ditangani sebelum meluas ke kawasan lain maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Abdul Sahid menyaksikan kesiapan personel sekaligus menyampaikan apresiasi atas langkah antisipasi yang dilakukan Polres Parigi Moutong. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan di lapangan dapat berjalan efektif, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan personel dan prasarana pendukung.
“Alhamdulillah, saya melihat seluruh personil sudah siap. Polres Parigi Moutong terlihat siap siaga menghadapi karhutla, dan semoga saja hal yang tidak kita inginkan tidak sampai terjadi. Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan mendukung langkah ini, termasuk melalui penyediaan personil dan prasarana yang dibutuhkan,” ujar Abdul Sahid.
Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Kepala Pengadilan Negeri Parigi Moutong, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dandim 1306 Kota Palu, Danramil Parigi, Danpos TNI AL Parigi Moutong, perwakilan BPBD Parigi Moutong, unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Basarnas Kabupaten Parigi Moutong, serta perwakilan Kecamatan Parigi Utara.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kerja bersama dalam menghadapi ancaman karhutla. Penanganan kebakaran tidak hanya membutuhkan kemampuan pemadaman, tetapi juga dukungan pemantauan wilayah rawan, penyampaian informasi, edukasi masyarakat, dan kesiapan menghadapi situasi darurat.
Dalam amanat tertulis Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, yang dibacakan Wakapolres Parigi Moutong, Kompol Henry Burhanuddin, dijelaskan bahwa Operasi Aman Tinombala 2026 dijadwalkan berlangsung selama 65 hari, mulai 28 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Operasi tersebut melibatkan total 914 personel, terdiri atas 164 personel Satuan Tugas Polda Sulawesi Tengah dan 750 personel Satuan Tugas Polres jajaran. Kekuatan tersebut disiapkan untuk mendukung rangkaian kegiatan pencegahan dan penanganan karhutla selama operasi berlangsung.
Kapolda menekankan bahwa keberhasilan operasi sangat bergantung pada kemampuan petugas mengenali potensi kebakaran sejak dini. Karena itu, patroli di wilayah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, serta respons cepat terhadap laporan kejadian perlu menjadi bagian dari langkah operasional.
“Penanganan Karhutla membutuhkan respon yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kita tidak boleh menunggu api membesar. Deteksi dini, patroli, pencegahan, edukasi kepada masyarakat, serta respon cepat harus menjadi langkah utama,” tegas Kapolda dalam amanatnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar menunggu terjadinya kebakaran untuk kemudian melakukan pemadaman. Pengawasan yang berkelanjutan dan komunikasi yang efektif antarpihak dibutuhkan agar indikasi awal kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
Selain melibatkan kepolisian, upaya penanganan karhutla juga memerlukan peran TNI, pemerintah daerah, BPBD, petugas pemadam kebakaran, Manggala Agni, dunia usaha, serta masyarakat. Keterlibatan unsur-unsur tersebut diharapkan memperkuat jangkauan pengawasan dan mempercepat dukungan ketika terjadi kebakaran.
Dalam amanat yang sama, kepolisian juga menegaskan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah praktik pembakaran yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Dari sisi penanggulangan bencana, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Mastur, menyampaikan bahwa pihaknya turut berperan dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla. BPBD juga menyiapkan langkah untuk menghadapi kondisi darurat yang berkaitan dengan kebakaran dan kekeringan.
“BPBD turut serta dalam penanganan dan pencegahan karhutla. Kami menyiapkan berbagai metode, baik untuk penanganan kebakaran maupun kekeringan. Tim Reaksi Cepat kami siap turun segera apabila ada kejadian darurat,” jelas Mastur.
Kesiapan Tim Reaksi Cepat BPBD diharapkan mendukung percepatan penanganan ketika terjadi kondisi darurat. Koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan informasi kejadian dapat diterima dengan cepat, kebutuhan penanganan dapat diidentifikasi, dan personel yang dibutuhkan dapat segera dikerahkan.
Dukungan pemerintah daerah terhadap operasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan bersama. Penyediaan sumber daya, penguatan koordinasi, dan keterlibatan masyarakat perlu berjalan beriringan agar pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan.
Melalui Operasi Aman Tinombala 2026, Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu memperkuat langkah antisipasi selama masa operasi. Patroli, deteksi dini, edukasi, kesiapan personel, dan penegakan hukum menjadi unsur penting dalam menekan risiko kebakaran.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Dengan kerja sama yang berkesinambungan, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan demi melindungi keselamatan warga, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
