KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Pesan mengenai pentingnya integritas terus didorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui berbagai saluran komunikasi publik. Salah satu langkah yang dilakukan yakni berpartisipasi dalam Pariwara Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Keterlibatan tersebut diawali dengan keikutsertaan jajaran Pemkab Parigi Moutong dalam Sosialisasi Teknis Pendaftaran dan Pelaporan Pariwara Antikorupsi 2026 yang digelar secara virtual, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Parigi Moutong.
Forum tersebut memberikan pemahaman teknis kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kampanye antikorupsi, mulai dari tata cara registrasi, penyusunan materi, pemanfaatan media komunikasi hingga mekanisme penyampaian laporan kegiatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menjadi salah satu pejabat yang mengikuti agenda tersebut bersama sejumlah perangkat daerah. Ia menilai keterlibatan berbagai OPD diperlukan agar penyampaian pesan antikorupsi tidak berjalan secara terbatas, tetapi dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai bidang pelayanan.
“Setiap perangkat daerah memiliki ruang untuk ikut menyampaikan nilai integritas. Yang kita perlukan adalah kesamaan komitmen agar kampanye ini benar-benar hadir dalam aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zulfinasran.
Menurutnya, pencegahan korupsi membutuhkan dukungan dari seluruh unsur pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas dan pelayanan yang bertanggung jawab harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas aparatur sehari-hari.
Pariwara Antikorupsi 2026 juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan materi edukasi yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai media sehingga informasi mengenai integritas dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami.
Sejumlah perangkat daerah turut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Di antaranya Inspektorat Daerah, BPKAD, Bapperida, Disdukcapil, Bapenda, DPMPTSP, Diskominfo, Dinas PUPRP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, BKPSDM, Kesbangpol, Bagian Pemerintahan Umum serta Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.
Zulfinasran mengatakan, keterlibatan OPD tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan kampanye karena masing-masing perangkat daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan maupun program pemerintah.
“Integritas harus terlihat dari cara kita memberikan pelayanan, mengelola anggaran dan mengambil keputusan. Karena itu, edukasi antikorupsi harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Program Pariwara Antikorupsi 2026 dilaksanakan dalam rentang April hingga September 2026 dengan periode kampanye sekurang-kurangnya tiga bulan. Pemerintah daerah pun perlu menyiapkan dokumentasi dan laporan sesuai ketentuan yang telah disampaikan dalam sosialisasi teknis.
Pemkab Parigi Moutong selanjutnya akan mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan kanal komunikasi yang tersedia dalam menyebarkan pesan-pesan antikorupsi. Materi kampanye diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menolak praktik korupsi.
“Kalau masyarakat memahami haknya dan aparatur memahami tanggung jawabnya, ruang untuk terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Ini yang harus kita bangun secara konsisten,” tutur Zulfinasran.
Melalui keterlibatan dalam Pariwara Antikorupsi 2026, Pemkab Parigi Moutong berharap gerakan membangun pemerintahan yang bersih dapat semakin mengakar. Kampanye tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membentuk budaya kerja yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
