Parigi Moutong

Parimo Siapkan Dana Sharing, Bantuan Perumahan 2027 Diarahkan Lebih Luas

×

Parimo Siapkan Dana Sharing, Bantuan Perumahan 2027 Diarahkan Lebih Luas

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara. ASET: IST

PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memperluas jangkauan bantuan perumahan. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan pola pembiayaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui alokasi dana pendamping dalam APBD 2027.

Skema tersebut dirancang agar anggaran yang disediakan kabupaten dapat menjadi dasar memperoleh tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi. Melalui pola itu, jumlah masyarakat yang berpeluang menerima bantuan rumah diharapkan semakin bertambah.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengungkapkan bahwa rencana pembiayaan bersama tersebut telah dibahas dalam pertemuan daring yang melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II.

Pertemuan itu juga diikuti jajaran Bappelitbangda kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Parigi Moutong.

Baca Juga:  Yusnaeni: Perlindungan Anak Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama

Sudiara menjelaskan, pemerintah kabupaten merencanakan dukungan untuk 20 unit rumah melalui APBD 2027. Rencana tersebut mengacu pada kesepakatan dalam rapat kerja gubernur, yang mengarahkan adanya dukungan pemerintah provinsi hingga tiga kali lipat dari anggaran yang disiapkan kabupaten.

Apabila skema tersebut dapat direalisasikan, dukungan untuk 20 unit dari pemerintah kabupaten berpeluang memperoleh tambahan pembiayaan bagi 60 unit rumah melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Perkiraan anggaran yang disiapkan pemerintah kabupaten sekitar Rp75 juta per unit. Dana ini dipersiapkan sebagai bentuk dukungan daerah agar program perumahan bisa memperoleh tambahan pembiayaan dari pemerintah provinsi,” kata Sudiara saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 27 Oktober 2026.

Ia menilai kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas program bantuan perumahan, terutama ketika kemampuan anggaran kabupaten harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.

Baca Juga:  Bupati Dorong Inovasi, Pengelolaan Sampah Parigi Moutong Kian Diperkuat

Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah berharap lebih banyak masyarakat dapat memperoleh bantuan untuk meningkatkan kondisi tempat tinggalnya. Program ini juga diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Selain menyiapkan skema untuk tahun anggaran berikutnya, pemerintah daerah juga memantau pelaksanaan bantuan bedah rumah yang telah dialokasikan pada 2026.

Pada tahun ini, Kabupaten Parigi Moutong memperoleh kuota sebanyak 1.638 unit melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan laporan awal tenaga pendamping, tahapan verifikasi penerima bantuan baru mencapai sekitar 15 persen. Sementara itu, sebanyak 954 unit telah masuk dalam surat keputusan pencairan, sedangkan rumah yang dilaporkan telah menyelesaikan pekerjaan fisik hingga 100 persen berjumlah 13 unit.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena setiap tahapan pelaksanaan perlu dipantau untuk memastikan bantuan berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan terhadap calon penerima, proses pencairan, hingga penyelesaian pekerjaan fisik harus didukung laporan yang jelas dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Bangun Ekosistem Ekonomi Modern, Parigi Moutong Gandeng Kementerian Transmigrasi

Sudiara meminta tenaga pendamping agar lebih aktif menyampaikan perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Laporan berkala diperlukan sebagai bahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kemajuan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian bantuan.

“Perkembangan setiap unit bantuan perlu dilaporkan secara berkala. Dengan informasi yang diperbarui, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaannya dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria,” ujarnya.

Bappelitbangda Parigi Moutong berharap persiapan pembiayaan tahun 2027 dapat berjalan seiring dengan evaluasi pelaksanaan program tahun 2026. Melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pihak pelaksana, perluasan bantuan perumahan diharapkan dapat direncanakan lebih terarah dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *