KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Penyesuaian kemampuan keuangan daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperketat penentuan penerima bantuan seragam sekolah gratis dan tabung LPG 3 kilogram agar manfaat program tetap dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kebijakan tersebut tidak diarahkan untuk menghentikan kedua program, melainkan menyesuaikan jumlah penerima dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong menilai ketepatan sasaran menjadi faktor penting agar efisiensi anggaran tidak mengurangi dampak program terhadap masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengatakan program seragam sekolah gratis dan bantuan LPG 3 kilogram merupakan bagian dari agenda prioritas daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Program prioritas tetap kita pertahankan, tetapi kondisi fiskal mengharuskan adanya penyesuaian. Karena itu, jumlah penerima perlu ditentukan secara lebih selektif sehingga bantuan yang tersedia benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran,” kata Iqbal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 15 Juli 2026.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak serta-merta membuat pemerintah daerah menghilangkan program yang telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Penyesuaian justru dilakukan dengan mengatur kembali volume bantuan sekaligus memperbaiki mekanisme penetapan penerima.
Iqbal menjelaskan, Bappelitbangda memiliki peran dalam memastikan program prioritas kepala daerah tetap terakomodasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk untuk pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran 2026 dan penyusunan rencana kerja tahun 2027.
“Yang kami kawal bukan hanya keberadaan programnya, tetapi juga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Program harus tercantum dalam dokumen perencanaan dan memiliki dukungan anggaran yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian terhadap sasaran penerima diperlukan agar pengurangan volume bantuan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya. Data penerima harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga bantuan tidak diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan.
“Prinsipnya bukan sekadar mengurangi jumlah bantuan. Kita ingin memastikan setiap bantuan yang disalurkan mempunyai manfaat yang lebih besar karena diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria,” jelas Iqbal.
Dalam pengawalan program, Bappelitbangda juga terus memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pelaksana teknis. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan jenis program dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Program seragam sekolah gratis menjadi bagian yang ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara bantuan tabung LPG 3 kilogram dikoordinasikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Menurut Iqbal, keterpaduan antarlembaga menjadi penting agar program yang telah ditetapkan dalam perencanaan tidak berhenti pada tahap penganggaran, tetapi dapat direalisasikan sesuai target dan kemampuan keuangan daerah.
“Setelah program masuk dalam RKPD, kita harus memastikan pengalokasian anggarannya juga tersedia dalam APBD dan kemudian diterjemahkan ke dalam DPA perangkat daerah pelaksana. Jadi, seluruh prosesnya harus saling terhubung,” tuturnya.
Ia berharap penataan penerima dan penyesuaian volume bantuan dapat menjadi solusi agar kedua program prioritas tersebut tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tetap efektif dan memberikan manfaat nyata.
Dengan penguatan perencanaan, seleksi penerima yang lebih cermat, serta koordinasi lintas OPD, Bappelitbangda Parigi Moutong memastikan program seragam sekolah gratis dan bantuan LPG 3 kilogram tetap diarahkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan dukungan kepada masyarakat sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
