PARIGI MOUTONG, KUTORA.ID – Tidak semua masyarakat yang melakukan aktivitas melaut atau memancing otomatis berhak memperoleh fasilitas bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kini memperkuat pemeriksaan identitas dan status pekerjaan masyarakat perikanan agar penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang memenuhi persyaratan.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang digelar selama dua hari, 9–10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi.
Kegiatan dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang hadir mewakili Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada pembukaan kegiatan, ditegaskan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan berbagai program pemerintah menjangkau masyarakat yang tepat. Mereka tidak hanya bertugas memberikan pendampingan, tetapi juga berperan dalam pendataan, pembinaan, pelayanan, hingga pengawasan aktivitas masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program perikanan di daerah. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari pembaruan data nelayan berdasarkan nama dan alamat (by name by address), pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), validasi statistik perikanan tangkap, hingga perluasan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu perhatian utama adalah proses penerbitan barcode BBM bersubsidi. Petugas diminta memeriksa identitas, pekerjaan, dan kelayakan calon penerima sebelum fasilitas tersebut diberikan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menutup peluang penggunaan subsidi oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa ketepatan data menjadi dasar penting dalam mengatur pemberian fasilitas pemerintah kepada nelayan.
“Penerima BBM bersubsidi harus benar-benar dipastikan berprofesi sebagai nelayan dan memenuhi ketentuan. Kartu usaha perikanan tidak boleh diberikan hanya karena seseorang memiliki hobi memancing. Kita harus membedakan masyarakat yang memang menggantungkan penghidupan dari kegiatan perikanan dengan mereka yang sekadar melakukan aktivitas tersebut,” tegas Nasir.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama antara penyuluh perikanan yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dan petugas teknis dari pemerintah daerah. Menurutnya, penyuluh merupakan bagian penting dalam mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama melalui pendampingan masyarakat serta penyediaan informasi dan data lapangan yang akurat.
Nasir menyebutkan, Parigi Moutong memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain persoalan subsidi, perlindungan keselamatan nelayan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pekerjaan di laut memiliki risiko tinggi karena masyarakat harus menghadapi gelombang, badai, serta perubahan cuaca yang sulit diprediksi.
Untuk itu, Nasir mendorong petugas lapangan dan penyuluh meningkatkan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini dinilai penting agar nelayan memiliki jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lain yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Nelayan setiap hari menghadapi risiko saat bekerja di laut. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus disosialisasikan dan diperluas agar mereka memperoleh perlindungan, termasuk bagi keluarga apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga meminta seluruh petugas menggunakan forum dua hari itu untuk memeriksa kembali data nelayan, khususnya masyarakat yang tercatat sebagai calon penerima barcode BBM bersubsidi. Validasi juga perlu dilakukan terhadap penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan santunan agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mendorong pembenahan pengelolaan PAD dari sektor kelautan dan perikanan. Petugas pemungut retribusi diminta menjalankan kewajibannya secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat kerja ini, Pemkab Parigi Moutong berharap terbangun kesamaan langkah antara penyuluh perikanan, petugas teknis lapangan, dan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pendataan dan evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan, terutama dalam memastikan subsidi BBM, perlindungan sosial, serta program pembangunan perikanan diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Pembenahan administrasi dan pengawasan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan sekaligus melindungi kepentingan nelayan yang benar-benar menggantungkan kehidupan dari hasil laut dan usaha perikanan di Kabupaten Parigi Moutong.
