KUTORA.ID, PARIGI MOUTONG – Dalam memperkuat reformasi birokrasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan langkah dalam penataan aparatur sipil negara agar lebih profesional dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Rakor yang dibuka langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola kepegawaian, serta unsur terkait lainnya. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah menitikberatkan pembahasan pada pemerataan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan peningkatan disiplin aparatur.
Bupati menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam mengatur distribusi PPPK yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan riil di setiap wilayah maupun OPD. Banyak pegawai yang mengajukan perpindahan tugas karena lokasi penempatan terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
“Masih banyak permohonan mutasi yang masuk karena pegawai ditempatkan jauh dari domisilinya. Ada yang tinggal di Parigi tetapi bertugas di wilayah lain yang cukup jauh. Kondisi seperti ini tentu memengaruhi efektivitas kerja dan pelayanan,” ujar Bupati.
Menurutnya, penyesuaian penempatan pegawai harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah melakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan tenaga di masing-masing instansi.
“Kita tidak boleh gegabah memindahkan pegawai tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Jangan sampai ada OPD yang kekurangan pegawai sementara di tempat lain justru berlebihan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah OPD yang masih mengalami kekurangan tenaga kerja, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Ia mengatakan, banyak tenaga honorer yang sebelumnya bertugas di instansi tersebut telah lulus seleksi PPPK dan ditempatkan di kantor lain sehingga mengganggu operasional pelayanan.
“Kondisi ini harus segera kita evaluasi bersama agar pelayanan publik tidak terganggu. Semua OPD harus menyampaikan kebutuhan riil pegawainya supaya pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat,” katanya.
Selain membahas distribusi pegawai, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap tingginya belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong. Bupati menyebutkan bahwa anggaran untuk penggajian ASN dan PPPK saat ini sudah berada di angka lebih dari separuh total APBD.
“Belanja pegawai kita sudah sangat besar, bahkan mendekati 60 persen dari APBD. Sementara pemerintah pusat menetapkan batas maksimal sekitar 30 persen. Ini menjadi tantangan serius yang harus kita kelola dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan PPPK karena dianggap memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kita tetap berupaya agar PPPK bisa dipertahankan karena jika tidak, dampaknya bisa menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat,” tambah Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap kedisiplinan ASN. Ia meminta seluruh pimpinan OPD tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Kita ingin aparatur yang benar-benar bekerja dan memberikan manfaat bagi daerah. Jika ada pegawai yang tidak disiplin, malas masuk kantor, atau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka harus dievaluasi secara tegas,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga terus mendorong modernisasi pelayanan administrasi kepegawaian melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Kepegawaian Elektronik (Sikelor). Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat berbagai proses administrasi secara digital.
“Ke depan pelayanan kepegawaian harus lebih mudah dan efisien. ASN tidak perlu lagi bolak-balik mengurus administrasi karena semuanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi,” kata Bupati.
Selain pengawasan internal, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja aparatur. Warga nantinya dapat menyampaikan laporan apabila menemukan ASN yang tidak disiplin atau memberikan pelayanan yang buruk.
“Kita ingin birokrasi ini terbuka dan responsif. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan laporan terhadap pelayanan yang tidak maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengingatkan seluruh ASN agar menjaga kekompakan, meningkatkan disiplin, dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Saya berharap seluruh pegawai bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga semangat kebersamaan. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial akibat adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas,” tegas Wakil Bupati.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD menyampaikan laporan kehadiran pegawai secara transparan sebagai dasar evaluasi pemerintah daerah terhadap kinerja ASN.
“Data kehadiran dan laporan kinerja harus disampaikan apa adanya. Dari situlah kita bisa melihat kondisi sebenarnya sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Untuk memperkuat pembinaan aparatur, Wakil Bupati menetapkan pelaksanaan apel gabungan ASN secara rutin setiap tanggal 17 setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk mempererat koordinasi dan menyatukan arah kebijakan pemerintahan.
“Apel gabungan ini menjadi sarana membangun komunikasi dan memastikan seluruh aparatur memiliki visi kerja yang sama dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Wakil Bupati kembali mengingatkan seluruh ASN agar mengedepankan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan tidak mempersulit masyarakat.
“Jangan pernah membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Jika ada persoalan di lapangan, segera koordinasikan dengan pimpinan agar dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
